RIAU24.COM - Demi menjaga situasi kerukunan di Provinsi Riau, dan menghadapi pemilu, Diskusi insan pers dan  Forum Komunikasi Umat Beragam (FKUB ) merekomendasikan, pentingnya komunikasi intens, melalui Wa Grup bersama, sehingga apapun isu isu rekan perihal kerukunan, dapat segera menjadi perhatian. 

Demikian disampaikan ketua FKUB KH Abdul Rahman Qaharuddin MA..ketika diwawancari media pasca berlangsungnya dialog kemarin sore, Senin (17/3) di Gedung PWI Riau.

"Tadi diskusi cukup berlangsung hangat, dan penuh gagasan, beberapa hal yang menjadi peristiwa di beberapa provinsi, menjadi refleksi dan catatan bagi kita, bagaimana peran media dan Pers, cukup membantu program program Forum. Kerukunan Umat Beragama, sehingga apa isi isu yang terjadi di masyarakat, dapat segera kita baca, dan kita selesaikan dalam semangat kerukunan, dan menjaga kondusifitas daerah," Ucap Ketua FKUB Provinsi Riau KH Abdul Rahman Qaharuddin MA.

Program yang juga bahagia dari FKUB Riau mendorong peningkata Indeks Kerukunan Umat Beragama ini, menjadi sesi FKUB untuk lebih meragkuk media dan insan pers untuk menjaga rating daerah di tingkat nasional.

 Salah satu peserta FGD, Wahyu ekowibowo (32) pengiat media digital, menuturkan, Riau perlu menggagas program penghargaan atananugerah terhadap insan penggerak kerukunan umat yang ada di Provinsi Riau, baik terhadap tokoh tua, maupun kalangan milenial.

 "Jika dalam tiga tahun terakhir ini, bagaimana geliat dan program FKUB yang kian menaik anggaran da perannya di masyarakat, berkat dorongan DPRD baik itu anggaran, maupun program, menurut kami ketua komisi I Eddy A Mohd Yatim, layak untuk di nominasikan. Begitu juga dengan kepedulian media media lokal, ketua PWI Riau H Zulmasyah, juga layak untuk di nominasikan sebagai tokoh penggerak kerukunan umat beragama,"Ucap Wahyu ekowibowo yang juga dikenal sebagai peneliti bidang sosial.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Riau gelar kegiatan Dialog Kerukunan Umat Beragama bagi Wartawan Media Cetak, Online dan TV pada Senin, 17 April 2023.

Dialog yang dimulai sejak pukul 16.00 WIB tersebut dilangsungkan di kantor PWI Provinsi Riau di jalan Arifin Ahmad Pekanbaru dan mengusung tema Peran Wartawan dan Media dalam Memberi Informasi untuk Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Riau.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Kadis Infokom) Provinsi Riau, Erisman Yahya yang mewakili Gubernur Riau, H Syamsuar, Ketua PWI Riau, Zulmansyah Sekedang, Ketua Komisi I DPRD Riau, H Eddy A Moh Yatim, Kabinda Riau, Brigjen Wibisono Hendroyoso dan Ketua FKUB Riau, KH Abdul Rahman Qaharuddin MA.

Dalam sambutannya, Erisman Yahya mengatakan bahwa kegiatan Dialog Kerukunan Umat Beragama bagi Wartawan Media Cetak, Online dan TV ini diharapkan dapat menjadi penggerak terciptanya kerukunan antar umat beragama di Riau.

Menurutnya, toleransi antar umat beragama dapat berjalan dengan baik lewat pemberitaan yang berimbang, agar tercipta kerukunan antar umat beragama.

“Kita berharap kawan kawan wartawan dapat memuat berita yang menyejukkan dan dapat meningkatkan toleransi agar tercipta kerukunan umat beragama,” kata Erisman.

Ketua PWI Riau, Zulmansyah Sekedang sangat mengapresiasi harapan Pemprov Riau yang meminta media massa membantu Pemprov Riau menciptakan kerukunan antar umat beragama di Riau melalui pemberitaan yang lebih mempererat toleransi antar umat beragama di Riau.

Lewat kilas balik peristiwa yang pernah terjadi, Zulmansyah Sekedang menceritakan peristiwa yang sebelumnya terjadi di Kalteng, dimana pernah terjadi benturan antar suku disebabkan pemberitaan salah satu media lokal.

Pada dialog tersebut, tak lupa ia mengingatkan kepada seluruh media massa di Riau untuk mengikuti undang-undang pers dan ketentuan Dewan Pers dalam menyajikan berita.

"Ada teori ABC yang bisa kita terapkan dalam pemberitaan, A untuk Actual, B untuk Balance dan C untuk Cek kebenaran," jelas Zulmansyah Sekedang.

"Selain 5W + 1H, teori ABC ini juga penting untuk diterapkan, agar nantinya tidak menjadi pemicu perselisihan karena pemberitaan kita selaku insan pers," tekan Zulmansyah melanjutkan.

Sementara itu, Ketua komisi I DPRD Riau, H Eddy A Moh Yatim dalam paparannya mengatakan pada masa media cetak dulu, tidak pernah masalah SARA menjadi pemberitaan.

Wartawan pada masa itu menghindari penulisan berita tentang SARA, sehingga hal tersebut membuat kerukunan umat beragama tidak bergejolak seperti sekarang.

“Kita mengajak dan menghimbau kepada seluruh teman-teman media, menyaring tentang berita yang akan dituliskan, agar tidak menimbulkan potensi yang dapat memicu keresahan dan konflik antar umat beragama khususnya di Riau," ujar Eddy A Moh Yatim.

"Teman-teman media bisa memilah berita yang kiranya bisa menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat, istilahnya self filter controlling,” terangnya.

Kabinda Riau, Brigjen Wibisono Hendroyoso mengatakan bahwa BIN bersinergi dengan seluruh lembaga intelijen dari berbagai lembaga pemerintahan.

Sinergitas tersebut mesti dilaksanakan dan menjadi kewajiban dari pemerintah untuk meredam gejolak yang muncul di tengah masyarakat terutama untuk menyerap informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

"Terutama untuk informasi yang akurat, baik itu informasi mengenai ekonomi, politik dan sosial,” terangnya.

Ketua FKUB Riau, KH Abdurahman Qoharuddin MA mengatakan bahwa tugas FKUB adalah membantu pemerintah dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di Riau.

“Isu keagamaan menjadi isu tertinggi terjadinya konflik di tengah masyarakat. Kita berupaya untuk terus menjaga toleransi, menjaga kerjasama dan menjaga kesetaraan di tengah masyarakat," ujar Abdurahman Qoharuddin.

"Kita meminta kawan kawan media untuk membantu menjaga toleransi antar umat beragama untuk tidak memberitakan informasi yang berkaitan dengan isu SARA,” pungkasnya.

Menanggapi dialog yang digelar tersebut, wartawan dan PWI Provinsi Riau dorong agar ketua komisi I DPRD Provinsi Riau dan ketua PWI Provinsi Riau layak mendapat apresiasi penghargaan sebagai tokoh yang mendorong kerukunan umat beragama.