href="//www.riau24.com">RIAU24.COM - Puluhan doesen dari berbagai universitas di Indonesia memprotes kebijakan Menteri Pendidikan danKebudayaan nediem Makarim. 

Protes itu terkiat batas wakti terkait kebijakan pemutakhiran data kinerja berupa input data tridharma Penilaian Angka Kredit (PAK) di aplikasi Sistem jabatan Informasi Akademik (Sijali) dan aplikasi Sistem Informasi Jabatan FUngsional Go Online (Sijago). 

Sekitar 37 doden itu menilai tenggat waktu pada 15 April dinilai negitu sempit dan bisa mematikan karier dosen. 

Petisi ini dibuat Benny D. Setianto, SH, LLM, MIL, Ph,D dari Unika Soegijapranata Semarang Jawa Tengah. 

"Beban administatif yang menimpa dosen Indoensia semakin tidak masuk akal. Jika dibiarkan, mutu dosen dan pendidikan tinggi akan terus merosot," tulis Benny memgutip dari laman Change.otg, Selasa (11/4). 

Dalam tuntutan itu, Benny menjelaskan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Ditjen Dikti Ristek) baru-baru ini mengedarkan Sosialisasi Kebijakan Penyelesaian Penilaian Angka kredit (PAK_ bagi dosen-dosen id seluruh Indoenesia.

Benny menyebut kebijakan ini akan membebani dosen dengan kewajiban menginput ulang secara manual data Tridarma yang sangat banyak ke dalam sistem baru dan dalam waktu yang sangat sempit, yakni 15 April 2023.

"Kebijakan ini tidak masuk akal dan tidak adil. Ada banyak persoalan dalam penerapan kebijakan PAK ini serta peraturan-peraturan yang menjadi dasarnya," ujar Benny.

(***)