RIAU24.COM -BENGKALIS - DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat paripurna laporan panitia khusus dewan perwakilan rakyat daerah terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2022 dan sekaligus pengambilan keputusan.

Sebelum rapat dimulai Sekretaris DPRD Bengkalis Rafiardhi Ikhsan mengumunkan bahwa rapat telah korum untuk dilaksanakan.

Rapat dipimpin langsung oleh wakil ketua I DPRD Bengkalis Syahrial, ST. M.Si didampingi Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dan Wakil Ketua DPRD Sofyan.

Adapun laporan LKPJ yang disampaikan melalui juru bicara ketua LKPJ Rianto dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menerangkan bahwa panitia khusus laporan keterangan pertanggung jawaban telah dibentuk melalui surat keputusan DPRD No 6 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023.

"Setelah melalui rapat bersama OPD terkait dengan konsultasi ke Provinsi Riau. Juga melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri maka rapat paripurna ini bisa diadakan,"ujar Rianto, Senin 10 April 2023.

Rianto mengatakan, rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan catatan kebijakan bersifat administratif, teknis berasal dari penilaian kinerja pembangunan Daerah berdasarkan atas capaian yang termuat dalam peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

"Dengan diparipurnakan LKPJ ini maka sebaiknya permasalahan yang ada di Kabupaten Bengkalis bisa diselesaikan terutama permasalahan penyeberangan roro yang menjadi penghubung masyarakat sehingga masyarakat bisa mudik dengan aman nyaman, tentram dan diharapkan agar ini menjadi prioritas kepada OPD terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,"ujar Rianto.

Kemudian Rianto juga menyampaikan DPRD Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi kepada pemkab Bengkalis terkait realisasi anggaran pendapatan tahun 2022 dimana capaian pendapatan asli daerah terpenuhi dengan baik dan melebihi target.

Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kembali PAD di tahun depan dengan strategi yang lebih baik terutama tentang penguatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak dengan pendekatan dan juga sosialisasi massif serta penghargaan bagi masyarakat yang sudah taat pajak.

"Sehingga dapat terciptanya kesadaran bersama untuk membangun Kabupaten Bengkalis kedepan yang lebih baik,"ujarnya lagi.

Rianto kembali menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam penanganan stunsting di Kabupaten Bengkalis yang telah menekan angka presentase secara drastis prevelensi stunting dari 21,9% pada tahun 2021, menjadi 8,4% atau menurun 13,5% pada tahun 2022. 

"Kemudian apresiasi diberikan kepada dinas Dinas perumahan, pemukiman dan Pertanahan, Dinas PUPR, Dinas Tanaman pangan, Disbudparpora, Disdik, Diskes, DPMD dan perpustakaan. Apresiasi yang diberikan pansus DPRD ini diharapkan agar semua saran, catatan, rekomendasi yang sudah disampaikan agar mendapat perhatian, respon positif yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah,"pungkas Rianto.