RIAU24.COM - Tepat 1 April 2023, Rusia kembali memegang kursi kepemimpinan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa atau DK PBB. Padahal, Negeri Beruang Merah tengah ada di pusaran masalah.

"Ini adalah lelucon April Mop terburuk di dunia," kata Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytri Kulebo, dikutip dari CNN. Cuitan Kulebo memang tak kurang dan tak lebih.

Pasalnya setelah 14 bulan Rusia menduduki sebagian wilayah Ukraina, ribuan nyawa tak berdosa harus menjadi korban perang, sebagian di antaranya adalah warga sipil.

Dalam keadaan seperti ini, menempatkan Rusia di kursi pemimpin DK PBB yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional tampak seperti lelucon April Mop bagi banyak orang.

"Mulai 1 April, mereka membawa hal absurd ke tingkat yang baru. Dewan Keamanan seperti dirancang tidak dapat bergerak dan tidak mampu menangani masalah tanggung jawab mereka, yaitu pencegahan konflik dan menangani konflik," kata Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya.

Kenapa Rusia Bisa Jadi Ketua DK PBB?

Dewan Keamanan PBB memiliki lima anggota tetap dengan hak veto: Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, dan Prancis.

Sementara 10 negara anggota tidak tetap DK PBB dipilih untuk masa jabatan selama dua tahun, dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Setiap bulannya baik itu negara anggota tetap dan tidak tetap, memegang kepresidenan DK PBB secara bergilir menurut abjad.

Maret lalu, Mozambik sebagai anggota tidak tetap memegang keketuaan. Berikutnya sepanjang April 2023, Rusia mendapat giliran duduk di kursi ketua Dewan Keamanan PBB.

Sedikit yang ingat bahwa Rusia terakhir kali memimpin DK PBB adalah pada Februari 2022, tepatnya menjelang invasi dan pecahnya perang di Ukraina.

Namun sebagai ketua DK PBB, Rusia memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur berbagai pertemuan terkait keamanan, termasuk soal Ukraina. Bahkan Kremlin pekan lalu pun menegaskan akan menggunakan semua hanya sebagai Ketua DK PBB.

Beberapa pengamat menyebut kesempatan ini akan dimanfaatkan Rusia untuk menuding AS dan negara-negara Barat lain tentang berbagai tuduhan palsu terhadap Moskow.

Dubes Ukraina di PBB memastikan pihaknya akan 'menjauh' dari beberapa panggilan Dewan Keamanan sepanjang bulan April, kecuali terkait kepentingan keamanan nasional yang bersifat krisis.

Ukraina saat ini bukan anggota DK PBB. Namun pejabat Kiev kerap dipanggil untuk berbicara mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perang.

Sementara AS mendesak Rusia untuk 'berperilaku profesional' selama memegang presidensi.

(***)