Atas tindakan Moeldoko ini, AHY secara resmi mengutus tim hukum untuk mengajukan kontra memori atas jawaban atas PK Moeldoko ke PTUN Jakarta.

"Kami yakin Demokrat berada di posisi yang benar," kata AHY.

AHY melanjutkan PK yang diajukan Moeldoko erat kaitannya dengan kepentingan politik tertentu. AHY menuding PK itu merupakan upaya untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan.

“KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023, tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung Saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Forum commanders call berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan," katanya.