Reformasi peradilan memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah untuk memilih hakim dan membatasi wewenang Mahkamah Agung dalam membatalkan undang-undang.

Hal itu memicu gelombang unjuk rasa besar-besaran di Israel. Bahkan sekutu Israel, termasuk Amerika Serikat (AS), menyatakan keprihatinan.

Para pengkritik menyebut perombakan semacam itu akan memperlemah peradilan, membahayakan kebebasan sipil dan merugikan perekonomian negara.

Namun pandangan beda disampaikan oleh pemerintah Israel. Mereka mengklaim perubahan semacam itu akan membatasi jangkauan Mahkamah Agung dan justru memulihkan keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan antara para anggota parlemen dan otoritas peradilan.

Demo Pencopotan Menhan

Sebelum aksi protes reformasi peradilan, Israel telah memanas karena Netanyahu memecat Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant yang menyerukan agar reformasi peradilan dihentikan.