RIAU24.COM - Kolaisi Pasrtai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat akhirnya secara resmi mendeklarasikan diri untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di pemilu 2024. 

Koalisi tersebut kini diberi nama Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP. 

"Yang pertama membentuk koalisi dengan nama Kolaisi Perubahan dan Persatuan," kata Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (24/3). 

Jumpa pers itu turut dihadiri oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto dan wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, serta Ketua DPP Al Muzamil. 

Alasan Pilih Nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan

Tim kecil Koalisi Perubahan menjelaskan alasan menentukan nama poros koalisi pro Anies Baswedan menjadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Nama itu ternyata buah dari diskusi tim kecil selama ini.

"Ya itu berkembang dari hasil diskusi kita di tim kecil bersama Pak Capres (Anies Baswedan) juga. Ya kalau 'perubahan' ini perubahan untuk apa, ya ini perubahan untuk, ya, persatuan," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3).

Sohibul mengatakan pihaknya berkomitmen pembentukan poros koalisi ini bertujuan membawa perubahan dalam kerangka persatuan. Meski begitu, Sohibul membeberkan sempat ada opsi nama lain dari partainya.

"Jadi karena memang kan sebetulnya ultimate kita supaya bagaimana kita ini berubah kepada yang lebih baik tapi dalam kerangka tetap bersatu," ujarnya.

"Karena ada juga ya masukan, 'Koalisi Perubahan untuk Kesejahteraan'. Ya dari PKS juga, 'Untuk Keadilan'," imbuhnya dikutip detik.com. 

Sementara, lanjut Sohibul, usulan nama lain juga datang dari Demokrat. Menurutnya, Demokrat mengusulkan nama poros itu ditambahkan kata 'damai'.

"Dari Demokrat, 'Koalisi Perubahan' ya kalau nggak salah ada 'damai'-nya. Atau 'lebih baik' kalau nggak salah," kata dia.

Meskipun kini nama resminya menjadi KPP, Sohibul mempersilakan publik tetap menyebutnya dengan Koalisi Perubahan.

"Sehingga juga kita tetap mempersilakan kalau publik mau menggunakan ini namanya 'Koalisi Perubahan' aja, silakan aja. Tapi resminya ada itu (untuk Persatuan)," tutur dia.

(***)