RIAU24.COM - Hungaria merupakan salah satu diantara anggota ICC yang enggan menangkap Valdimir Putin usai meuncul surat perintah penangkapan pada pekan lalu. 

Selutuh anggota ICC yang berjumlah 123 negara wajib bertindak berdasaekan surat perintah penangkapan. 

Halk tersebut berarti, jika Putin memasuki salah satu wilayah itu, dia harus ditahan penegam hukum nasional. 

Kepala staf perdana Menteri Hungaria, Gregely Gulyas, mengatakan Hungaria memang menandatangani Statuta Roma, dan meratifikasinya pada 2001. Namun menurut dia menangkap Putin tak ada dasar hukumnya di negara itu. 

"Kami bisa mengacu ke undang-undang Hungaria. Dan, berdasarkan itu kami tak dapat menangkap Presiden Rusia, karena undang-undang ICC belum diumumkan di Hungaria," kata Gulyas pada Kamis (23/3), seperti dikutip CNN.

Lebih lanjut, Gulyas menyatakan pemerintah Hungaria belum membentuk sikap terkait surat perintah penangkapan ICC untuk Putin.

"Keputusan-keputusan ini bukanlah yang paling menguntungkan karena membawa hal-hal ke arah eskalasi lebih lanjut dan bukan ke arah perdamaian. Ini adalah pendapat subjektif pribadi saya," lanjutnya, dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (24/3). 

Komentar tersebut mungkin tak terlalu mengejutkan bagi sejumlah pihak mengingat pemerintahan Viktor Oban merupakan sekutu dekat Kremlin.

Pekan lalu, ICC panen perhatian usai merilis surat penangkapan terhadap Putin dan Komisaris Hak untuk Anak di Kepresidenan Rusia Maria Lvova-Belova.

(***)