RIAU24.COM - Setelah 11 minggu berturut-turut demonstrasi massal, Israel pada hari Senin (20/3/2023) mempresentasikan versi amandemen dari perombakan yudisialnya yang kontroversial.

Mengumumkan amandemen partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Senin mengatakan bahwa RUU untuk mengubah cara hakim dipilih telah diubah setelah pemungutan suara pembacaan pertama.

Dibandingkan dengan teks awal, versi baru dari reformasi yang kontroversial dilaporkan menempatkan lebih banyak anggota parlemen dan anggota peradilan di panel penunjukan yudisial.

Itu perlu melewati pemungutan suara komite hukum parlemen sebelum pembacaan kedua dan ketiga, terakhir oleh kamar penuh.

Reformasi yang diusulkan, yang sudah berjalan di parlemen Israel, akan memberi politisi negara itu lebih banyak kekuasaan atas pengadilan.

Penentang Netanyahu menuduhnya membawa reformasi dengan motif jahat untuk membatalkan kemungkinan penilaian terhadapnya. PM tersebut saat ini sedang diadili atas tuduhan korupsi.

Membela versi baru, partai Likud sayap kanan mengatakan bahwa itu tidak akan memungkinkan koalisi atau oposisi untuk mengambil alih pengadilan, tetapi memastikan keragaman dalam pemilihan hakim.

Sesuai pernyataan Gedung Putih AS, Presiden Joe Biden dalam panggilan telepon dengan Netanyahu telah menyuarakan dukungan. Dia juga menekankan pentingnya checks and balances yang tulus.

Pemimpin oposisi Yair Lapid menurut AFP membantah bahwa versi baru itu adalah kompromi, dan mengatakan bahwa jika perubahan dalam komite untuk memilih hakim berlalu, itu akan merupakan pengambilalihan sistem pengadilan yang bermusuhan dan berbahaya oleh politisi yang kejam.

Sementara koalisi Netanyahu berpendapat bahwa reformasi yang diusulkan sangat penting untuk membatasi jangkauan peradilan yang berlebihan, para kritikus mengatakan bahwa mereka mengancam demokrasi Israel dengan melemahkan checks and balances utama.

(***)