RIAU24.COM - Lebih dari ribuan staf yang bekerja di kantor paspor Inggris telah memutuskan untuk mengadakan protes selama sebulan mulai bulan depan karena adanya perselisihan gaji.

Pemogokan ini dilaporkan berpotensi mengganggu pengiriman paspor menjelang periode liburan musim panas.

“Lebih dari 1.000 staf yang bekerja di Kantor Paspor di Inggris, Skotlandia, dan Wales tidak akan menjalankan tugasnya dari 3 April hingga 5 Mei,” kata serikat pekerja Layanan Publik dan Komersial (PCS), menambahkan bahwa itu adalah eskalasi signifikan dari perselisihan yang sudah berlangsung lama.

"Eskalasi tindakan kami ini terjadi karena, sangat kontras dengan bagian lain dari sektor publik, para menteri telah gagal mengadakan pembicaraan yang berarti dengan kami, meskipun ada dua pemogokan besar-besaran dan tindakan yang berkelanjutan dan ditargetkan yang berlangsung selama enam bulan," ungkap sekretaris jenderal PCS Mark Serwotka, demikian menurut DailyMail.com

Staf kantor yang bekerja di Durham, Glasgow, Liverpool, London, Newport, Peterborough dan Southport akan keluar dari 3 April hingga 5 Mei, sementara mereka yang berada di Belfast akan mogok dari 7 April hingga 5 Mei.

Serikat pekerja telah menuntut kenaikan gaji 10 persen untuk pegawai negeri karena inflasi Inggris mencapai lebih dari 10 persen. Otoritas manajemen puncak sebelumnya telah menutup proposal kenaikan gaji 2 persen.

Setiap tahun, kantor paspor yang dioperasikan pemerintah mengeluarkan lebih dari 5 juta di antaranya. Dikhawatirkan bahwa pemogokan oleh petugas akan secara signifikan mengganggu layanan liburan, semakin membebani sistem yang sudah berjuang dari backlog Covid-nya.

Inggris menyaksikan salah satu gelombang kerusuhan buruh terburuk sejak 1980-an karena krisis biaya hidup, yang telah ditekankan oleh pandemi Covid dan inflasi yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina, terus menekan tabungan masyarakat.

Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari perawatan kesehatan dan transportasi hingga sekolah dan pemeriksaan perbatasan, semuanya telah terpengaruh oleh pemogokan karena pekerja mencari gaji yang lebih baik untuk mencerminkan inflasi terburuk dalam empat dekade.

"Bagaimana anggota kita dapat mengabaikan krisis biaya hidup ketika 40.000 pegawai negeri menggunakan bank makanan dan 45.000 dari mereka mengklaim manfaat yang mereka berikan sendiri? Kata Serwotka.

"Ini adalah skandal nasional dan noda pada reputasi pemerintah ini sehingga begitu banyak tenaga kerjanya sendiri hidup dalam kemiskinan," tambahnya.

(***)