Kasubdit Penyidikan Prabowo mengatakan, sampai dengan Selasa (14/3/2023), tim di Jampidsus tak ada menerima surat, ataupun permintaan resmi dari Johnny, pun dari pihak Kemenkominfo terkait perubahan jadwal pemeriksaan, Rabu (15/3/2023) ini. 

“Pemeriksaan masih sesuai jadwal,” kata Prabowo. Kapuspenkum Ketut Sumedana juga mengatakan hal yang sama.

“Kami belum ada menerima surat permintaan untuk dilakukan penundaan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap saksi JP, tetap sesuai dengan yang sudah dijadwalkan Rabu (23/3/2023),” ujar Ketut menambahkan mengutip Republika.co.id. 

Adapun kasus yang menyeret Menteri Johnny sebagai terperiksa, terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek Rp 10 triliun untuk pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo. Proyek tersebut terindikasi korupsi yang diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun.

Paket 1 di tiga wilayah; Kalimantan sebanyak 269 unit, Nusa Tenggara 439 unit, dan Sumatera 17 unit. Paket 2 di dua wilayah; Maluku sebanyak 198 unit, dan Sulawesi 512 unit. Paket 3 di dua wilayah; Papua 409 unit, dan Papua Barat 545 unit. 

Paket 4 juga di wilayah; Papua 966 unit, dan Papua 845 unit. Direktur Penyidikan Kuntadi pernah mengungkapkan, proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G tersebut, ada yang mangkrak, ada yang tak sesuai spesifikasi, bahkan fiktif, dan terjadi mark-up dalam penyusunan anggaran. Pun beberapa pembangunannya ada yang berdasarkan hasil kajian teknis palsu.