Tahukah Anda, Potensi Nilai Ekonomi Sampah Mencapai Rp 426 Miliar?
RIAU24.COM - Sampah plastik masih menjadi permasalahan pelik di berbagai wilayah Indonesia.
Selain itu juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan keseharian masyarakat.
Dari 18,826,763 ton sampah pada 2022, hanya 77,21 persen sampah yang terkelola dan masih terdapat 22,79 persen sampah yang tidak terkelola.
Kasubdit Barang dan Kemasan, Direktorat Pengurangan Sampah Ditjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ujang Solihin Sidik menuturkan, meski masih menjadi masalah pelik, namun sampah memiliki potensi nilai ekonomi.
Terlebih sampah plastik yang telah terkelola dengan baik. Pada tahun 2021 saja, 64,52 persen sampah plastik yang terkelola tercatat memiliki potensi nilai ekonomi sebesar Rp 426 miliar.
Oleh karena itu, Indonesia harus siap menuntaskan persoalan sampah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui potensi nilai ekonomi yang dimiliki sampah," ujar Ujang, dikutip dari Kompas.com dari laman Unilever Indonesia, Jumat (10/3/2023).
Pada peringatan HPSN 2023, KLHK RI mengangkat tema ‘Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat’, yang berfokus pada pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menciptakan ekonomi sirkular melalui pengelolaan sampah yang lebih baik.
Hal lain yang turut disoroti pada HPSN 2023 adalah upaya mitigasi untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan sampah yang mampu mendukung rencana aksi pencapaian Zero Waste, Zero Emission Indonesia dari subsektor limbah padat domestik.
Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, salah satu isu yang perlu disoroti adalah sampah rumah tangga. Saat ini sampah rumah tangga masih mendominasi sumber sampah di Indonesia, yaitu sebesar 37,62 persen.
Untuk itu, partisipasi publik sangat dibutuhkan agar upaya mengurai permasalahan sampah dapat dilakukan dari rumah, dimulai dengan lebih bijak memilah dan memilih plastik.
Sampah yang tidak terkelola adalah salah satu pemicu pemanasan global, maka pengelolaan sampah yang merangkul peranan masyarakat menjadi prioritas. ***