"Untuk itu tentu ini pesan kuat kami kepada DPR RI juga pemerintah untuk tidak memaksakan," jelasnya.

Menurut Riden, jika tuntutan Partai Buruh tak dipenuhi, pihaknya bakal menggelar aksi mogok nasional. Selain itu, kata dia, Partai Buruh bakal melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami sudah berupaya menyatakan sikap dan segala macam tapi sampai saat ini DPR RI mau pun istana belum merespon kami," ungkapnya.

"Maka tidak ada pilihan lain langkah perlawanan akan kami lakukan. Jika tidak begitu kami akan melakukan mogok nasional atau jihad ke Mahkamah Konstitusi," imbuhnya.

Selain menolak Perpu Cipta kerja, sambung Riden, Partai Buruh juga melakukan beberapa tuntutan lain. Diantaranya mendesak agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT segera disahkan, menolak RUU Kesehatan, dan meminta melakukan audit forensik penerimaan pajak negara dan meminta mencopot Dirjen Pajak.

(***)