“Apalagi statemennya menentang arahan yang diberikan Wapres Maruf Amin,” kata dia

Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fatsoen politik, lanjutnya, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres. Ini kan preseden buruk bagi tatakelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik sikap ini termasuk “kurang ajar”. Karenanya Mulyanto meminta Presiden Jokowi agar menegur sikap Luhut.

“Arogansinya sudah kelewatan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Wapres bersama Menteri BUMN dalam konferensi pers setelah kasus kebakaran Plumpang memberi arahan agar memindahkan Depo Pertamina di Plumpang ini ke wilayah Pelindo, yg relatif jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga operasi obyek vital negara ini tidak membahayakan masyarakat dan lingkungannya.

Sementara itu, Luhut dalam statemennya menyatakan sebaliknya, ia meminta agar Pertamina merelokasi masyarakat yang bermukim di sekitar depo plumpang, bagaimana pun caranya. Alasannya, karena tanah yang masih dalam proses sengketa tersebut diakui milik Pertamina. Bahkan luhut meminta agar pihak yang memberi izin tinggal kepada masyarakat untuk bertanggung jawab.