RIAU24.COM - Ketua Dorum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB), Mohamad Huda mengatakan penolakan dengan tegas rencana Pemerintah akan membiat zona aman atau buffer zone berjarak 50 meter dari area pagar Pertamina Plumpang. 

Jia zona aman diperluas 50 eter, dia khawatir PT. Pertamina akan menggusur warga yang pemukimannya berada di dalam radius buffer zone tersebut. 

Hal tersebut menanggapi pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir yang sepakat bersama Pertamina akan membuat zona aman atau buffer zone baik di terminal BBM Plumpang yang berjarak 50 meter dari tutup pagar area kilang minyak.

"Terkait buffer zone, kami justru menolak jika memang Depo Plumpang mau dipindahkan," kata Huda melalui keterangan tertulisnya, Rabu 8 Maret 2023.

"Jangan lagi merugikan warga yang harus mundur lagi, apalagi 50 meter itu di dalam tembok lahan mereka masih cukup luas," tegasnya dilansir Viva.co.id pada Rabu (8/3). 

Sejatinya, kahan yang dimiliki oleh PT Pertamina dengan Hak Guna Bangunan (HGB) hanya seluas 14 Hektare (Ha). Luas lahan tersebut saat ini menjadi Depo Plumpang yang awalnya hanya 3,5 Ha.

Sementara itu luasan lahan yang ada di Tanah Merah itu 160,5 Ha yang menjadi objek sengketa, termasuk kawasan Gading Kirana dan Villa Permata Gading yang digarap warga 80 Ha.

"Para korban bukan hanya berada di Tanah Merah RT.12/RW.09, tetapi juga warga di 2 RT RW.01 di Bendungan Melayu yang sudah memiliki HGB," jelas dia.

Daerah IMB Kawasan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kepada warga Tanah Merah yaitu:

- RW 08 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja 

- RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja
- RW 10 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja
- RW 11 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja 
- RT 07 dan RW 22 Kelurhana Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading
-dll

(***)