RIAU24.COM - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir atau membekukan rekening milik pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo.

Hal ini usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan kasus Rafael ke penyelidikan. Penyelidikan tersebut bertalian dengan ketidakwajaran harta kekayaan Rafael.  

“Baru kemarin sore diputuskan pimpinan ini masuk lidik. Jadi sudah enggak di pencegahan lagi," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dilansir dari viva.co.id, Selasa (7/3).

Sebelumnya, PPATK juga telah memblokir rekening diduga milik konsultan pajak Rafael. Ivan Menyebut PPATK juga memblokir rekening pihak-pihak yang berkaitan dengan pejabat yang memiliki harta Rp56 miliar itu.

"Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee RAT (Rafael Alun Trisambodo) serta beberapa pihak terkait lainnya," kata Ivan.

Menurutnya, pemblokiran tersebut dilakukan lantaran PPATK menengarai adanya praktik pencucian uang secara profesional.

"Kami mensinyalir ada PML (professional money launderer) yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT (Rafael Alun Trisambodo)," ujarnya.

Rafael Alun Trisambodo sempat diklarifikasi tim Kedeputian Pencegahan KPK mengenai ketidakwajaran harta kekayaannya. Rafael diklarifikasi KPK karena mempunyai harta kekayaan yang tidak sesuai dengan jabatannya sebagai eselon III di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menemukan ada indikasi transaksi janggal diduga terkait pencucian uang di rekening Rafael Alun. PPATK menyebut ada peran konsultan pajak sebagai pihak profesional yang mengatur ataupun mengelola uang Rafael Alun.

Saat ini, diterangkan Pahala, pihaknya masih akan mengembangkan ketidakwajaran harta kekayaan pejabat Kemenkeu lainnya. Ia mengaku sudah mengantongi satu nama pejabat pajak lain yang mempunyai harta tak wajar. 

Pahala menyebut pejabat pajak tersebut merupakan rekannya Rafael Alun. 

“RAT ada pengembangannya. Salah satunya, pemegang saham di perusahaannya itu sama dengan orang pajak yang lain. Saya terbitin surat tugas pemeriksaan buat orang pajak yang baru," ungkap Pahala.