RIAU24.COM - Jika Anda beranggapan jika Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani atau Rafael Alun Trisambodo adalah orang 
terkaya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maka Anda salah.

Karena pemilik harta kekayaan tertinggi di Kemenkeu adalah Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan.

Lantas berapa harta kekayaan Suahasil Nazara yang lampaui Sri Mulyani tersebut?

Simak penjelasan berikut ini seperti dilansir dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun 2021.

Diketahui Suahasil Nazara menjadi orang terkaya di Kemenkeu melampaui sang big boss Sri Mulyani.

Suahasil Nazara memiliki harta kekayaan mencapai Rp 78.712.308.017 atau Rp 78 miliar. 

Angka ini tentu sangat besar jika dibandingkan dengan harta Sri Mulyani sebagai atasannya, yang hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp 58.048.779.283 atau Rp 58 miliar.

Dalam laporan itu , terungkap bahwa Suahasil banyak menempatkan kekayaannya di surat berharga. 

Totalnya senilai Rp44,50 miliar berada di instrumen surat berharga.

Dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Suahasil mengawali karir menjadi PNS sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) sejak 1999.

Dan pada tahun 2009, Suahasil mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Ekonomi.

Di lingkungan FEB-UI, Suahasil pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004-2005), Kepala Lembaga Demografi (2005-2008), dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009-2013).

Suahasil pun pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal di era 2009-2011.

Suahasil juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai pengurus, dan juga pernah memegang jabatan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada periode 2009-2015.

Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI (2010-2015), serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014. 

Dan sejak tanggal 6 Februari 2015 menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan pada tanggal 31 Oktober 2016 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. ***