RIAU24.COM - Putra Mahkota Kuwait Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah menunjuk kembali Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah sebagai perdana menteri dan memintanya untuk membentuk kabinet, lapor kantor berita negara KUNA pada Minggu, 5 Maret 2023.

Penunjukan ini dilakukan lebih dari sebulan setelah Pemerintah Kuwait membubarkan diri atas terjadinya gesekan dengan parlemen.

Kebuntuan berkepanjangan antara pemerintah dan parlemen terpilih telah menghambat upaya Kuwait untuk mendorong reformasi fiskal, termasuk undang-undang utang yang memungkinkan Kuwait memanfaatkan pasar internasional.

Mengutip dari laman Asharq al-Awsat, Putra Mahkota Kuwait Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah, yang telah mengambil alih sebagian besar tugas emir, bergerak tahun lalu dalam mengakhiri perseteruan dengan menunjuk Sheikh Ahmad sebagai perdana menteri, membubarkan parlemen dan mengadakan pemungutan suara lebih awal.

Ketegangan muncul kembali ketika anggota parlemen menekan pemerintah yang disumpah pada Oktober lalu untuk RUU keringanan utang, di mana negara akan membeli pinjaman pribadi warga negara Kuwait.

Dua menteri ditanyai terkait masalah tersebut. Selang beberapa waktu, Pemerintah Kuwait pun memilih mengundurkan diri pada Januari 2023.

Di saat Kuwait memiliki neraca fiskal dan eksternal yang kuat, konflik politik dan kebuntuan kelembagaan yang sering terjadi telah menghambat investasi dan reformasi yang bertujuan mengurangi ketergantungannya yang besar pada pendapatan sektor perminyakan.

(***)