RIAU24.COM -BENGKALIS - Bupati Bengkalis Kasmarni S.Sos. MMP pimpin rapat koordinasi bersama Pemerintahan Desa se-Kabupaten Bengkalis Tahun 2023, Rabu 1 Maret 2023.

Rakor ini, dalam upaya bersama untuk mensinkronisasikan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah kabupaten Bengkalis, provinsi riau dan nasional dengan arah pembangunan pemerintahan desa berujuan membangun desa dari pinggiran.

"Dengan memperkuat Daerah dan Desa, ini menjadi langkah strategis untuk bersama-sama mewujudkan kabupaten Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera,"ungkap Bupati Kasmarni.

"Kita harus bekerja ekstra, agar berbagai program pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat bisa kita raih. Apalagi kita baru saja pulih dari covid-19, yang telah memberikan dampak serta ancaman luar biasa di seluruh sendi kehidupan masyarakat," ungkapnya lagi.

Bahkan disektor ekonomi, lanjut Kasmarni kita mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup parah, turun hingga 3,30%, sehingga berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan.

Namun demikian, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, kita telah berusaha untuk dapat bangkit kembali lebih maju dan tumbuh lebih kuat dan saat ini telah menunjukan pencapaian yang positif.

Hal ini juga berkat sinergi, kolaborasi dan akselerasi kita bersama dan didukung dengan kondisi keamanan yang stabil serta kondusif, maka pada akhir tahun 2022 lalu, Kabupaten Bengkalis mendapatkan beberapa pencapaian, diantaranya L, Ekonomi tumbuh hampir 4%, yakni dari 3,30% tahun 2020 menjadi 0,52% memasuki tahun 2022.

Kesenjangan pendapatan menurun dari 0,280 tahun 2020 menjadi 0,265 tahun 2022, artinya pendapatan masyarakat semakin merataan. Indeks pembangunan manusia naik dari 73,46 tahun 2020 mejadi 74,38 pada tahun 2022.

"Jumlah masyarakat miskin turun dari 6,64% tahun 2021 menjadi 6,32% pada tahun 2022. Angka stunting turun dari 21,9% tahun 2021 menjadi  8,4% pada akhir tahun 2022, terendah di propinsi riau dan terendah nomor 2 di sumatera,"bebernya.

Kebijakan penting Pemerintah Bengkalis sebagai implementasi atas kebijakan strategis nasional harus dilaksanakan Kepala Desa dan Ketua BPD antara lain, penanganan kemiskinan ekstrem.

Pemerintah pusat telah menetapkan bahwa pada tahun 2024, seluruh indonesia harus nol % kemiskinan ekstrem. Sementara Kabupaten Bengkalis masih terdapat 0,6% atau sekitar 3.400 jiwa penduduk yang masuk dalam kelompok miskin ekstrim. 

"Oleh karenanya kita harus membuat program kegiatan yang terarah, terukur dan tepat sasaran melalui APB Desa dan hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Bupati Bengkalis. Penurunan angka stunting dan target nasional penurunan stunting ditahun 2024 harus mencapai 14% saat ini kabupaten Bengkalis telah mampu menurunkan angka stunting dari sebelumnya 21,9% ditahun 2021, menjadi 8,4% pada akhir tahun 2022 dan harapannya kita bisa Zero Stunting,"ucap Kasmarni lagi.