RIAU24.COM - Pejabat pemerintah Rusia sekarang akan dilarang menggunakan kata-kata asing saat menjalankan tugasnya masing-masing.

Menurut undang-undang yang diamandemen, para pejabat akan terikat untuk secara resmi menggunakan bahasa Rusia. Presiden Vladimir Putin menandatangani perintah itu pada Selasa (28/2/2023).

Sesuai teks di situs web resmi pemerintah Rusia, amandemen undang-undang 2005 dirancang untuk melindungi dan mendukung status Rusia.

"Ketika menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa negara Federasi Rusia, tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata dan ekspresi yang tidak sesuai dengan norma-norma Rusia modern, dengan pengecualian kata-kata asing yang tidak memiliki padanan terkait yang banyak digunakan dalam bahasa Rusia," bunyi teks tersebut dikutip dari Reuters.

Komisi pemerintah akan menyusun prosedur yang akan menyusun dan mengesahkan daftar yang mengeluarkan persyaratan untuk publikasi tersebut, dan kamus yang juga akan disetujui oleh kabinet.

Sebelum undang-undang ini, juga melanggar hukum untuk menggunakan kata-kata dan frasa yang tidak sesuai dengan norma-norma bahasa Rusia sastra modern, termasuk kecabulan.

Amandemen tidak menyebutkan hukuman apa pun bagi individu yang gagal mengikuti undang-undang yang diperbarui. Namun, menurut Reuters daftar terpisah kata-kata berbasis asing yang masih dapat digunakan akan diterbitkan secara terpisah.

Daftar kata-kata ini akan diterbitkan dalam kamus dan buku referensi.

Baru-baru ini, pihak berwenang Rusia juga menjatuhkan denda pada Wikipedia senilai dua juta rubel ($ 27.000) atas informasi yang salah tentang unit militer.

(***)