RIAU24.COM -BENGKALIS - Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis melaksanakan Rapat kerja setelah menerima Surat Permohonan Silaturahmi serta Audiensi dari Kepala Desa Tentang Penundaan Pilkades Tahun 2023, Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis, pada Senin 20 Fabruari 2023 kemarin.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Febriza Luwu yang didampingi anggota Komisi I H. Arianto dan Zuhandi. Turut hadir dari Kapolres Bengkalis yang diwakili Kasat Intel AKP Aang Kusmawan, Kejari Bengkalis diwakili kasi intel Isnan Ferdian, Kasdim Mayor Arh Sudiyono, Sekretaris Kesbangpol Anwar.

Febriza Luwu menyampaikan, sebagaimana kita ketahui bersama berdasarkan surat edaran Bupati Kabupaten Bengkalis terhadap Laporan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, dalam hal ini PMD dan Kesbangpol sebagai mitra kerja Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis telah melakukan rapat kerja untuk mempertanyakan dan meminta penjelasan tentang adanya surat dari Kemendagri tentang Pilkades serentak.

Surat Bupati Bengkalis terkait hasil rapat Kepala Daerah bersama Forkopimda tentang keputusan yang diambil terhadap penundaan Pilkades serentak di tahun 2023, Sehingga muncul surat masuk dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis meminta untuk melakukan audensi.  Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis mendisposisikan surat masuk dari Forum Kepala Desa Kab. Bengkalis ke Komisi I untuk ditindaklanjuti. Sehingga komisi I melaksanakan rapat kerja dengan melakukan audensi bersama Kepala Desa Kab. Bengkalis beserta Forkopimda.

Berdasarkan hasil keputusan Kepala Daerah bersama Forkopimda dengan dikeluarkannya surat Bupati Bengkalis untuk menunda Pilkades serentak di tahun 2023 hingga berakhirnya Pilkada 2024 adalah keputusan yang tentunya diambil dengan pertimbangan - pertimbangan.  Komisi I meminta kepada Pemerintah Daerah terkhusus OPD terkait untuk menyampaikan atau mensosialisasikan surat penundaan Pilkades tahun 2023 ini kepada Camat dan Kepala Desa Se Kabupaten Bengkalis sehingga jelas apa yang menjadi isi surat tentang Penundaan tersebut, terang Febriza Luwu.

"Maka dari itu perlu adanya penjelasan yang akurat terhadap penundaan pilkades seperti yang tertera dalam surat edaran Bupati yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 31  ayat (1) bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota," ujarnya.

Johansyah selaku Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan mengatakan kita sepakat dengan keputusan yang telah disampaikan pada rapat sebelumnya di Duri bahwa pelaksanaan Pilkades serentak akan dilaksanakan pada tahun 2025, tetapi saya tidak bisa memberikan alasan secara detail terhadap penundaan Pilkades ini.

Tidak hanya itu, Sekretaris Kesbangpol Anwar, Kasdim Mayor Arh Sudiyono, Kajari Bengkalis diwakili Kasi Intel Isnan, Kapolres Bengkalis diwakili Kasat intel AKP Aang Kusmawan memberi dukungan sepenuhnya apapun keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, baik itu pelaksanaan Pilkades dilanjutkan atau ditunda kami siap menjalankan tugas pada pelaksanaan Pilkades serentak.

"Namun perlu adanya sosialisasi yang harus disampaikan kepada setiap Kepala Desa yang ada di masing-masing Kecamatan supaya tidak terjadi hal yang berdampak negatif karena tidak ada kejelasan dalam penundaan Pilkades serentak ini,"ujar Kasi Intel Kejari Bengkalis Isnan Ferdian.

Disamping itu salah satu perwakilan Kepala Desa Junaidi mengatakan kami sebagai Kepala Desa butuh kejelasan terhadap penundaan Pilkades serentak ini karena anggaran pelaksanaan Pilkades sudah kami anggarkan, akan tetapi kami mendapatkan surat edaran Bupati yang menyatakan adanya penundaan Pilkades di tahun 2025.

"Kami tidak menentang keputusan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bengkalis, tetapi kami butuh penjelasan yang detail dalam penundaan Pilkades ini, perlu adanya pertimbangan PMD supaya kami bisa menyampaikan alasannya kepada masyarakat,"ujarnya.

H.Arianto Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis menambahkan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa masing-masing Kecamatan menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dan Forkompinda Kabupaten Bengkalis supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kedepannya.

"Apa yang menjadi keputusan Pemerintah Daerah menjadi pertimbangan kita bersama dalam berupaya dan berjuang bersama sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, jangan sampai terjadi konflik ditengah masyarakat yang masih menunggu penjelasan Penundaan Pilkades ini," Tambah Zuhandi Anggota Komisi I.

Diakhir pertemuan, Febriza Luwu mengingatkan kepada Staf Ahli Bupati untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh masing-masing Kepala Desa ke Pemerintah Daerah, kami sebagai mitra kerja Komisi I hanya memfasilitasi keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maka dari itu perlu adanya pertemuan lebih lanjut bersama Forkompinda, Pemerintah Daerah dan OPD terkait.