RIAU24.COM - Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia mengkritik pedas soal utang piutang di belakang layar pemilu dengan janji pelunasan setelah berkuasa.

Fahri menilai janji pelunasan setelah berkuasa seperti itu bisa dianggap sebagai bentuk perencanaan korupsi yang kasat mata.

"Praktik pinjam uang dengan janji lunas setelah menang atau menjabat merupakan bentuk perencanaan korupsi. Praktik seperti ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi,” kata Fahri dikutip dari @Fahrihamzah pada Rabu (14/2/2023).

Mantan Wakil Ketua DPR ini menyarankan, jika seseorang tidak memiliki logistik memadai, jangan memaksakan diri maju sebagai kandidat, apalagi sampai diminta menanggung biaya pemilu dan kampanye.

Mantan anggota Komisi III DPR juga mengingatkan jangan sampai seorang calon pemimpin merusak prinsip hanya demi memaksakan kehendak maju.

 "Kalau jadi kandidat dan ternyata juga disuruh menanggung biaya pemilu dan kampanye, ya mendingan nggak maju. Kita jangan pernah merasa seolah (saking bangsa ini memerlukan kita), lalu kita merusak prinsip kita demi tujuan itu. Bangsa ini tidak memerlukan kita dengan cara itu," tegasnya. P