RIAU24.COM - Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengaku kesulitan untuk menyalurkan bahan bakar minyak atau BBM di tahun politik ini.

Padahal, penyaluran BBM bersubsidi Ini bertujuan agar serapannya tepat sasaran dikutip dari bisnis.com, Selasa, 14 Februari 2023.

"Tahun ini ada tahun politik, paling susah buat memberikan keputusan. Kita semua paham lah, bisa digodok ke mana-mana," sebutnya.

Padahal saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengajukan revisi lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. 

Revisi itu diharapkan berpengaruh terhada penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran.

Usulan revisi memang disampaikan Kementerian ESDM, tetapi keputusan akhir ada di tangan pimpinan tertinggi negara. 

Paling tidak terdapat tiga kriteria yang dipertimbangkan sebelum pelaksanaan revisi, yakni terkait situasi masyarakat saat ini dan pengaruh keputusan itu terhadap daya beli masyarakat setelahnya.