RIAU24.COM - Amien Rais selaku Ketua Majelis Syura Partai Ummat mengingatkan Presiden Joko Widodo soal perpanjangan periode menjabat sebagai kepala negara.

Amien mengatakan agar Jokowi tidak tergiur untuk memerpanjang masa jabatan satu periode lagi. Ia juga menambahkan Jokowi diminta belajar dari sejarah presiden-presiden pendahulunya.

Amien juga mengatakan bahwa ia tidak tega jika akhirnya nanti Jokowi diturunkan beramai-ramai.

"Saya tidak tega juga kalau Pak Jokowi itu turunnya diturunkan ramai-ramai. Luhut kemudian diminta untuk membuka kekayaannya yang aduhai itu," kata Amien saat konferensi pers usai pembukaan Rakernas Pertama Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (13/2/2023) dikutip Republika.co.id.

Amien menuturkan, Presiden Soekarno yang begitu hebat khilaf mau menjabat seumur hidup. Pada akhirnya, Soekarno bernasib 'tragis' di penghujung masa jabatannya.

Presiden Soeharto juga begitu. Menurut Amien, Soeharto adalah presiden yang punya jasa besar, tapi dia terbuai dengan pernyataan menterinya yang menyebut rakyat masih menginginkan dia menjadi presiden terus.

Setelah menjabat selama 32 tahun, Soeharto pun bernasib tragis karena terpaksa mundur setelah didesak lewat sejumlah gelombang demonstrasi.

Amien meminta Jokowi untuk mundur dari jabatannya setelah menjabat selama dua periode atau 10 tahun menjabat.

Ia menegaskan kembali jangan tergiur dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden lewat penundaan Pemilu 2024, yang diupayakan oleh sejumlah elite politik.

"Sudahlah, kalau sudah 10 tahun udahlah. Kita manusia itu ada batasnya, jangan haus kekuasaan, dahaga kekuasaan politik. Itu nanti malah ketika ajal sampai, itu malah jadi malu besar," ujar mantan ketua MPR itu.

"Saya kira itu lah yang ingin saya sampaikan (kepada Presiden Jokowi). Semoga sampai, kalau enggak ya juga tidak apa-apa,” tambahnya.

Sebelumnya, isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu kembali bergulir pada awal tahun 2023 ini. Isu tersebut sebenarnya sudah bergulir sepanjang tahun 2022.

Pada tahun 2022, isu tersebut awalnya dilontarkan oleh sejumlah menteri Jokowi dan tiga ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi Pemerintahan Jokowi. Isu itu juga sempat diamplifikasi oleh Ketua DPD dan Ketua MPR.

Adapun Presiden Jokowi diketahui telah berulang kali menegaskan bahwa dirinya patuh terhadap konstitusi terkait masa jabatan presiden. Jokowi juga beberapa kali hadir secara langsung dalam acara persiapan Pemilu 2024 yang digelar KPU RI maupun Bawaslu RI.

(***)