Draf perjanjian sewa tanah atau kesepakatan sistem hak pakai melalui perjanjian para pihak terkait SG dan tanah kas desa untuk tol itu dibahas di Kemenkumham.

"Yang penting saya nggak ngarani (menyebut nominal sewa)," pungkasnya.

Sementara itu, Pejabat Humaas PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB), Danindra Ghuasmoro, selaku pelaksana proyek jalan tol menyampaikan pihaknya menginginkan agar Keraton Jogja melepas status hak milik tanah Sultan Ground dan kas desa untuk proyek jalan tol, dan bukan menyewakannya. Pelepasan hak milik itu lazim dilakukan oleh warga yang tanah pribadinya terdampak pembangunan tol.

“PT Jasamarga Jogja Bawen mengharapkan status hak milik di tanah yang dilalui tol, bukan sewa,” katanya.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu mengatakan Pemerintah Pusat tidak pernah mempermasalahkan keputusan Keraton Yogyakarta yang tak melepas SG untuk proyek tol.

"Ya (skema) sewa kan, yo nggak opo-opo. Nggak masalah," kata Basuki, Jumat (27/2) lalu.