"Sudah banyak contoh di Irak, Nigeria, India, karena identitas dieksploitasi sebagai senjata politik. NU sudah jadi identitas politik, namun tidak boleh dieksploitasi,"ujarnya.

Kedua, telah ada dalam putusan Muktamar NU 1984 yang menegaskan NU harus mengambil jarak dari poltik praktis.

"Putusan Muktamar NU 84, NU harus mengambil jarak dari politik praktis. Perdebatan sudah, sudah diputuskan, ini semua kita tinggal menerapkannya dalam praktik,"ujarnya.

Oleh karena itu, ke depan NU buat artikulasi publik dengan tujuan pendidikan publik bukan untuk memicu benturan kekuasaan.

"Tidak boleh yang lain karena NU tidak boleh jadi pihak dalam konsentrasi politik dan kekuasaan. Kalau mau perubahan, kita gunakan jalur lain tidak harus gunakan artikulasi publik, tidak harus benturan kekuasaan dengan pihak lain," tandasnya.

(***)