RIAU24.COM - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan sejahtera (PKS) Mulyanto mendesak presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot dan mengganti Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sekarang dijabat Laksana Tri Handoko.

Melansir nasional.tempo.com, Mulyanto menyebut Jokowi tidak boleh membiarkan BRIN mengingat sudah banyak temuan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Jika Jokowi telat bersikap, kata dia, maka BRIN bakal jadi porak-poranda, tidak tertata dengan baik, dan kinerjanya terus merosot.

“Keluhan dari peneliti sudah banyak yang muncul ke publik dan terakhir bahkan terjadi konflik dengan Komisi VII DPR RI," kata Mulyanto, Rabu (1/2).

Mulyanto menyebut komisinya turut mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menggelar investigasi ihwal anggaran tahun 2022. Khususnya yang berhubungan dengan program kemasyarakatan.

"Presiden Jokowi harus turun tangan membereskan berbagai permasalahan BRIN ini sebelum terlambat. Presiden jangan membiarkannya berlarut-larut dan semakin terpuruk,” ujarnya.

Mulyanto menyebut Tri gagal mengkonsolidasikan lembaga, SDM dan anggaran, badan yang dipimpinnya. Akibat kegagalan tersebut muncul berbagai kejadian kurang baik terkait BRIN.

"Saya menganggap pimpinan BRIN yang ada sekarang ini tidak dapat mengkonsolidasikan lembaga-lembaga di bawah kewenangannya. Karena itu saya mengusulkan agar pimpinan BRIN sekarang diganti saja," kata Mulyanto.

Bahkan, kata dia, kursi dan ruang kerja pun tak kunjung selesai. Belum lagi masalah ihwal hubungan antara BRIN dengan lembaga pengguna riset, baik kementerian teknis, industri, maupun daerah.

Dengan kondisi tersebut, Mulyanto memastikan kapasitas implementasi program BRIN sangat lemah. Sehingga, serapan anggaran juga rendah dan muncul banyak kasus.

“Lembaga super body dan sentralistik ini seperti berjalan limbung dan mulai mempreteli fungsi-fungsi yang melekat dari lembaga riset asal yang melebur di dalamnya," kata Mulyanto.

Mulyanto mencatat sejumlah kejadian menghebohkan masyarakat yang disebabkan tidak rapinya koordinasi di BRIN.

Ia juga menyinggung peristiwa kehebohan masyarakat Banten akibat pernyataan salah satu peneliti BRIN. Ketika ada indikasi awal akan terjadi badai besar, salah satu peneliti BRIN, tanpa melakukan koordinasi dan validasi data langsung tampil membuat pernyataan bahwa akan ada badai besar di banten. Akibatnya warga panik.