RIAU24.COM - Otoritas Israel telah melonggarkan pembatasan dalam undang-undang kepemilikan senjata api. Negara ini mengumumkan rencana untuk memudahkan warga Israel mendapatkan senjata api dan meningkatkan pasukan militer di tengah meningkatnya kekerasan di wilayah pendudukan Palestina.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan langkah tersebut pada Sabtu (28/1) malam setelah mengadakan rapat kabinet terkait penembakan di luar sinagoga di Yerusalem Timur pada Jumat (27/1) yang menewaskan tujuh orang.

"Kami mengerahkan pasukan, meningkatkan pasukan, dan kami melakukannya di arena yang berbeda," kata Netanyahu, Sabtu (28/1) dilaporkan Aljazirah.

Netanyahu berjanji untuk mempercepat izin senjata bagi warga Israel dan meningkatkan upaya untuk mengumpulkan 'senjata ilegal'. Ia menambahkan, rumah para tersangka penyerang akan disegel sebelum dihancurkan.

"Ini adalah akibat dari mereka yang mendukung terorisme," kata Netanyahu.

Kantor Netanyahu mengatakan tunjangan jaminan sosial untuk keluarga penyerang juga akan dibatalkan. Selain itu, mereka menjanjikan langkah-langkah baru untuk "memperkuat" permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Seorang juru bicara militer Israel mengatakan, satu batalion tambahan telah dikirim ke Tepi Barat yang diduduki untuk penguatan. Analis di Israel mengatakan Netanyahu berada di bawah tekanan dari kabinetnya termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang merupakan politisi sayap kanan.

Ben-Gvir telah mendorong lebih banyak izin senjata. Dia juga akan mendorong hukuman mati terhadap "teroris". Ia mengatakan, langkah-langkah baru keamanan itu "penting". Tetapi dia menginginkan "lebih banyak tindakan lagi".

"Itamar Ben-Gvir memiliki reputasi sebagai pemadam kebakaran dan sekarang Netanyahu memberinya satu wadah penuh minyak," kata Akiva Eldar, kontributor surat kabar harian Israel Haaretz. 

"Saya khawatir tangan Netanyahu terikat. Di antara dua kejahatan, dia harus memutuskan sisi mana yang dia ambil, dan saya khawatir tidak ada orang dewasa yang bertanggung jawab di kabinetnya yang dapat menghentikannya," kata Eldar kepada Aljazirah.