Menurut Ishfah, pemanfaatan Kiai atau Ibu Nyai dalam percaturan politik praktis justru mengerdilkan peran strategis para tokoh dan pemuka agama. Di sisi lain, ada tugas lebih besar yang diemban mereka baik dalam pendidikan ataupun dakwah.

"Seperti di tengah masyarakat, peran kiai benar-benar menjadi teladan, mendamaikan ketika terjadi perselisihan, memberikan pencerahan, dan menjadi solusi terhadap problematika umat," katanya.

Ishfah berharap, kepada para pihak yang bermaksud memanfaatkan para Kiai, Ibu Nyai dan tokoh agama, bisa berpikir jernih dan tidak hanya untuk tujuan-tujuan kepentingan politik pendek. Selain akan mendegradasi tugas utama mereka, hal ini juga rawan memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Sebaliknya, Ishfah justru sangat berharap para kiai menjadi garda terdepan untuk menebarkan nilai-nilai kedamaian.

"Sangat rawan sekali jika Kiai atau Ibu Nyai terjun ke politik, sulit untuk lepas dari potensi pemanfaatan politik identitas keagamaan, termasuk bawa-bawa bendera ormas," katanya.

Menurut Ishfah, melalui keputusan NU yang kembali ke Khittah 1926, NU dengan tegas mengembalikan perjuangan organisasi seperti saat awal didirikan, yakni dakwah keagamaan dan sosial kemasyarakatan (jam'iyyah diniyyah ijtima'iyyah).