RIAU24.COM - Koalisi Perubahan yang diinisiasi oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu 2024 mendatang semakin rentan untuk dibentuk.

Pasalnya Koalisi yang saat ini sedang mendukung Anies Baswedan sebagai capres itu masih belum mendapatkan sosok yang sesuai dan disetujui ketiga partai sebagai Cawapres mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Ahmad Ali selaku Wakil Ketua Umum Partai NasDem yang mengatakan, bila Partai Demokrat memaksakan sosok Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi cawapres dari Anies Baswedan, koalisi menyongsong gelaran Pilpres 2024 dipastikan akan bubar.

"Ini bukan harga mati yang kemudian kalau tidak AHY kami tidak mau. Ya itu namanya mengunci kan. Kalau terjadi seperti itu, saya pastikan koalisi ini tidak berjalan," kata Ali pada Rabu (11/1/2023) dikutip Kompas Tv.

Ali menjelaskan, koalisi yang digagas dengan PKS dan Demokrat itu hingga saat ini menawarkan jagoannya untuk disandingkan dengan Anies di pesta demokrasi nanti.

Disisi lain Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat menanggapi pernyataan elite Partai Nasdem yang menyatakan Koalisi Perubahan bakal bubar kalau pihaknya memaksakan dirinya menjadi cawapres dari Anies Baswedan.

"Yang jelas begini, kami juga setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak, ada yang saling memaksakan diri," kata AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Ia menyatakan, pihaknya tak akan pernah memaksakan kehendak dalam pembahasan koalsisi bersama Nasdem dan PKS.

Demokrat, kata AHY, berharap Koalisi Perubahan bisa menjadi poros alternatif dan bisa mewujudkan harapan masyarakat nantinya.

"Kami ingin kalau koalisi ini mendapatkan restu dari Allah SWT itu benar-benar bisa menghadirkan kemenangan,” ujar AHY.

Menurut dia, untuk membuat sebuah koalisi di pesta demokrasi nanti tidak boleh ada parpol yang memaksakan kehendak. Sebab, tujuan pembentukan koalisi adalah memenangkan gelaran Pilpres 2024.

"Tidak boleh memang saling memaksakan tapi sebaliknya kita harus meyakinkan bahwa pasangan yang nanti bisa dihadirkan oleh koalisi perubahan ini adalah pasangan yang benar-benar merepresentasi gerakan perubahan dan perbaikan dan harus bisa membawa kans kemenangan yang paling besar. Itu yang menjadi konsensus," tandasnya.

(***)