RIAU24.COM - Bakal Calon presiden (Capres) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yakni Anies Baswedan mengungkapkan pandangannya terhadap sosos Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut Presiden Jokowi sebagai contoh produk demokrasi Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.

Hal itu disampaikan Anies saat menjadi salah satu pembicara dalam Panel Discussion of ISEAS Yusof Ishak – Regional Outlook Forum 2023 di Singapura, bersama Yenny Wahid selaku Direktur The Wahid Institute.

Pada kesempatan itu, Anies berpandangan terpilihnya Jokowi yang notabene berasal dari kalangan masyarakat biasa menjadi Presiden RI adalah contoh konsolidasi demokrasi di Indonesia berhasil menghapus sistem aristokrasi dan feodalisme sebagai sumber kekuasaan.

Hal itu, kata Anies, karena prinsip kesetaraan, sambungnya, adalah salah satu kunci utama dalam demokratisasi Indonesia.

“Pak Jokowi adalah contoh sempurna (dari prinsip kesetaraan dalam demokrasi). Beliau lahir dan besar dari kalangan keluarga biasa di Jawa. Hingga akhirnya beliau menjadi Presiden RI, adalah bukti bahwa kesempatan yang setara adalah salah satu kriteria demokrasi yang nyata di Indonesia,” tutur Anies pada Kamis (12/1/2023) dikutip sindonews.com.

Anies juga menyebutkan empat poin penting yang membuat proses penguatan demokrasi di Indonesia pascarezim Orde Baru lebih mantap dari yang dibayangkan sebelumnya.

Reformasi 1998, prinsip kesetaraan yang menghapus sistem aristokrasi dan feodalisme, menjamurnya gerakan civil society, dan penguatan landasan demokrasi elektoral di era Orde Baru.

“Prinsip-prinsip demokrasi berjalan di Indonesia, yang membuat proses konsolidasi demokrasi di era reformasi berjalan mulus. Empat poin yang saya sebutkan itu menjadi landasan utama demokratisasi di Indonesia”, ujarnya.

Meski demikian, lanjut Anies, Reformasi 1998 dan konsolidasi demokrasi tidak melulu hanya soal pemilu semata. Baginya masih banyak isu dan tantangan strategis yang harus dihadapi serta diselesaikan.

“Agenda pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum masih menjadi tantangan terbesar di Indonesia. Namun hingga saat ini saya melihatnya masih dalam koridor yang benar dalam kerangka konsolidasi demokrasi,” tandasnya.

(***)