RIAU24.COM - Larangan penggunaan TikTok pada perangkat yang dimiliki dan dikelola pemerintah melebar di AS dengan New Jersey dan Ohio bergabung dengan negara bagian lain dalam memblokir aplikasi video populer itu pada hari Senin.

Gubernur New Jersey Phil Murphy, seorang Demokrat, mengatakan bahwa dia juga melarang vendor perangkat lunak, produk, dan layanan dari lebih dari selusin vendor termasuk Huawei, Hikvision, Tencent Holdings LTD, ZTE Corporation dan Kaspersky Lab.

“Ada kekhawatiran keamanan nasional tentang data pengguna yang mungkin diminta oleh pemerintah China untuk disediakan oleh ByteDance," kata perwakilan Kantor Murphy.

Beberapa negara bagian AS telah memberlakukan larangan serupa pada aplikasi milik ByteDance karena masalah keamanan dan bahwa data pengguna dapat dibagikan dengan China melalui aplikasi tersebut.

Aplikasi itu juga telah dilarang dari semua perangkat yang dikelola DPR AS.

“Praktik privasi data dan keamanan siber yang diam-diam ini menimbulkan ancaman keamanan dan keamanan siber nasional dan lokal bagi pengguna aplikasi dan platform ini serta perangkat yang menyimpan aplikasi dan platform," perintah Gubernur Ohio Mike DeWine, yang merupakan seorang Republikan.

TikTok belum mengatakan tentang keputusan terbaru, tetapi sebelumnya mengatakan bahwa kekhawatiran tersebut adalah akibat dari informasi yang salah.

Sebelumnya, Gubernur Wisconsin Tony Evers telah mengatakan pada hari Jumat bahwa ia juga berencana untuk bergabung dengan negara bagian lain dalam melarang penggunaan aplikasi video populer.

Proposal untuk melarang pegawai pemerintah federal menggunakan aplikasi video populer di perangkat milik pemerintah juga telah ditambahkan ke RUU pengeluaran $ 1,66 triliun yang disahkan untuk mendanai pemerintah AS hingga 30 September 2023.

Seruan untuk melarang TikTok dari perangkat pemerintah mendapatkan popularitas setelah Direktur FBI Christopher Wray mengatakan pada November bahwa aplikasi itu menimbulkan risiko keamanan nasional.

Wray menyuarakan keprihatinan bahwa pemerintah China dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk memengaruhi pengguna atau mengontrol perangkat mereka.

Dari pihak TikTok telah berusaha meyakinkan Washington selama lebih dari tiga tahun bahwa data pribadi warga AS tidak dapat diakses dan kontennya tidak dapat dimanipulasi oleh Partai Komunis China atau entitas lain di bawah pengaruh Beijing.

(***)