RIAU24.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masuk dalam jajaran partai politik di Indonesia. Berdirinya PDIP ini dimulai sejak masa rezim orde baru tahun 1973. Awalnya partai ini bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dibentuk pada 10 Januari 1973.

Partai ini dibentuk dari partai gabungan PNI (didirikan oleh Ir Soekarno) dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Namun sejak partai ini terbentuk, PDI mengalami banyak konflik internal. Konflik ini terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari Pemerintah.

Kemudian solusi dari konflik ini adalah mendukung anak kedua Ir. Soekarno yaitu Megawati untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI. Namun ternyata solusi ini membuat konflik makin memanas. Pasalnya, pemerintahan Suharto tidak menyetujui dukungan tersebut.

Lalu dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Soeharto menerbitkan larangan untuk mendukung pencalonan Megawati.

Akan tetapi larangan yang diterbitkan oleh Soeharto tersebut bertentangan dengan keinginan para peserta KLB. Setelah itu, Megawati Soekarnoputri secara de facto ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1993-1998.

Sehingga Megawati dikukuhkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta.

Meskipun begitu, konflik internal PDI belum meredam dan semakin menjadi-jadi. Konflik ini terjadi hingga diselenggarakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan.

Sebelumnya, para pendukung Megawati sempat melakukan unjuk rasa pada 20 Juni 1996. Tidak hanya itu, unjuk rasa tersebut terjadi hingga mengakibatkan bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.

Sementara itu, pemerintah Suharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketum DPP PDI pada 15 Juli 1996.

Mengetahui itu, para pendukung Megawati kemudian menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996.

Namun ketika para pendukung Megawati sedang menggelar Mimbar, muncullah rombongan berkaus merah kubu Suryadi. Hingga akhirnya terjadi bentrok di antara kedua kubu tersebut.

Peristiwa bentroknya kedua kubu tersebut dikenal sebagai Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.

Setelah peristiwa tersebut, PDI hanya mendapat 11 kursi DPR saat di bawah kepemimpinan Suryadi.

Kemudian PDI di bawah pimpinan Megawati semakin kuat ketika pemerintahan Suharto lengser pada reformasi 1998.

Pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali, Megawati akhirnya ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1998-2003.

Pada 1 Februari 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDIP Perjuangan. Tujuan diubahnya nama partai agar dapat mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu). Kemudian nama PDIP disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.