RIAU24.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kerap mengingatkan ancaman-ancaman perekonomian Indonesia, termasuk baru-baru ini soal ancaman resesi yang bakal terjadi pada 2023.

Maka dari itu, Sri Mulyani menyebut dirinya sebagai salah satu Menteri Keuangan yang membosankan. Sebab dirinya selalu mengingatkan kewaspadaan kepada semua pihak terkait ancaman-ancaman perekonomian.

"Saya mungkin Menteri Keuangan yang paling boring (membosankan), karena pas harusnya kita senang, saya sudah ‘hati-hati ya sudah ada mendung'," kata Menkeu dalam acara Apresiasi Media Nagara Dana Rakca 2022 dilansir dari merdeka.com, Sabtu (7/1).

Bendahara negara ini bercerita bahwa dirinya dan jajaran selalu lembur setiap harinya. Sebab banyak tugas yang harus dikerjakan, seperti menyusun undang-undang dan aturan-aturan yang harus cepat diselesaikan.

"Lembur benar-benar lembur, karena selain undang-undang dan aturan-aturan yang harus kita selesaikan, kita juga terus alarmnya itu berbunyi terus, atau radar kita itu nyala terus untuk mendeteksi risikonya ada di mana, itu yang kita lakukan," ujarnya.

Menurutnya, kementerian keuangan merupakan Kementerian yang sangat penting untuk mencari, dan mengelola anggaran, khususnya jika terjadi suatu peristiwa yang mengancam perekonomian dalam negeri.

"Nah, pos-pos kita perlu cari sebaik mungkin, jangan asal potong juga, makannya kami sampaikan kepada Presiden, di sidang paripurna, penutupan tahun dan akhir tahun. Saya mungkin Menteri Keuangan yang paling boring," ujarnya.

Diketahui bersama, Sri Mulyani selalu menegaskan Indonesia tidak boleh mengabaikan kemungkinan peningkatan risiko resesi.

Bahkan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering dan berulang kali menyebutkan ekonomi dunia akan gelap di 2023. Tidak ada yang memprediksi apa yang akan terjadi tahun depan. Yang jelas, semuanya serba sulit. Hanya negara-negara tertentu yang bakal selamat dari kegelapan.

Menkeu juga menyebut, tercatat sebanyak 28 negara meminta pertolongan kepada IMF untuk dibantu perekonomiannya. Menurutnya, tantangan ekonomi global yang kompleks ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara atau sekelompok negara yang bertindak sendiri. Dibutuhkan tindakan kolektif dari kelompok yang menguasai 85 persen perekonomian dunia.