RIAU24.COM - Menjelang liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengurangi angka penularan Covid 19 resmi dihentikan oleh pemerintah.

Menanggapi hal itu, Rahmad Handoyo selaku anggota Komisi IX DPR meyakini rencana pemerintah menghentikan kebijakan PPKM sudah melalui kajian mendalam.

Rahmad meyakini pemerintah sudah mendengar masukan ahli dan melihat fakta di lapangan, termasuk jumlah kasus harian dan fatality rate.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga memahami rencana pemerintah tersebut.

"Sehingga apa yang Presiden Jokowi rencanakan sudah melalui rencana matang. DPR bisa memahami rencana itu. Tapi ada beberapa catatan agar apa yang direncanakan itu bisa lebih baik lagi," ujar Rahmad, Kamis (22/12/2022) dikutip sindonews.com.

Walaupun begitu, Rahmad mengatakan  gerakan disiplin protokol kesehatan, pola hidup sehat, dan ikut vaksinasi harus tetap digelorakan meski Indonesia menyudahi PPKM.

"Meski suasana sudah cukup baik, kita jangan lengah. Jangan sampai kita menganggap Covid 19 tidak berbahaya, sehingga kita tetap melindungi diri dengan protokol kesehatan," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa suntikan vaksin dosis ketiga atau booster di Indonesia masih rendah. Padahal di beberapa negara sudah menjalankan suntikan ke empat atau booster kedua. Maka itu, gerakan vaksinasi Covid 19 dinilai perlu terus disampaikan kepada masyarakat.

"Meski langkah pemerintah bisa dipahami, saya kira tetap kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Silakan liburan akhir tahun, tapi tetap protokol kesehatan dan vaksinasi," imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, pemerintah membatasi mobilitas masyarakat sejak beberapa bulan Covid 19 ditemukan di Indonesia pada 2020. Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM berlevel hingga 9 Januari 2023.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang menyudahi PPKM seiring semakin terkendalinya penanganan Covid 19.

Dalam pekan ini, Jokowi berharap bisa mendapatkan kajian dari Kementerian Kesehatan mengenai kondisi pandemi saat ini sebagai landasan untuk menerbitkan keputusan presiden tentang penghentian PPKM.

"Kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200. Dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB-PPKM kita," kata Jokowi pada Rabu (21/12/22).

(***)