Bagja mengakui praktik tersebut memang terjadi. Ia mengatakan fasilitas negara yang digunakan atau untuk membangun desa telah digunakan pada kegiatan politik praktis.

"Itu ada juga temuan pada saat Pilkada. Ini konsen pak jokowi dan juga Bawaslu ke depan, sehingga kemudian bawaslu bisa menindaklanjuti apa yang terjadi di lapangan," tuturnya.

"Kami harapkan praktik ini bisa menurun, hilang, ya prosesnya akan panjang sekali. Tapi kita harapkan bisa menurun di tahun 2024 mendatang," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi menyoroti praktik politik uang setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Presiden terang-terangan menyatakan, politik uang masih marak di tengah masyarakat.

"Saya setiap hari di lapangan, saya pernah ikut Pilkada wali kota dua kali, gubernur dua kali karena dua ronde pilihan, presiden dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada," kata Jokowi saat membuka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).

Karena itu, Jokowi meminta agar Bawaslu turut melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dengan memberikan pendidikan politik guna menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.