RIAU24.COM - Terkait tudingan Bupati Meranti, Muhammad Adil soal Dana Bagi Hasil (DBH) ditanggapi secara buka-bukaan oleh Kementrian Keungan (Kemenkeu).

Hal ini diungkapkan oleh Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis yang membeberkan ihwal tersebut di akun Twitter pribadinya.

Sebelumnya, Bupati Meranti Muhammad Adil  menilai tidak ada penjelasan rinci soal pemberian DBH dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan nilainya tergolong kecil. Dia bahkan menyebut Kemenkeu diisi oleh setan dan iblis.

"Supaya adil, proporsional dan transparan, kami bahas tuntas Dana Bagi Hasil," kata Yustinus melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis, 15 Desember 2022.

Yustinus mengatakan alokasi belanja pusat, yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja kementerian dan lembaga, serta subsidi untuk Kabupaten Kepulauan Meranti jauh lebih besar dibandingkan pendapatan negara dari Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Ini esensi pemerataan," kata dia.