"Berkaitan dengan pengurangan jumlah kursi di Dapil I ini, Partai Golkar tidak ada masalah karena jumlah kuri kami juga satu kursi, namun demikian sangat berpengaruh bagi kepentingan politik yang nantinya akan berpengaruh dan bisa saja di pemilu berikutnya jumlah kursi dapil I bakal berkurang kembali," ungkap Bahtiar Qodri.

Sementara menanggapi hal tersebut, Partai PAN diwakili oleh Zulmara Azmi, SH meminta KPU agar merubah kembali skema yang telah ditentukan terkait alokasi kursi pada Dapil sama seperti pada pemilihan tahun 2019.

"Kami telah melakukan pencalegan partai dan juga sudah kami laporkan yang mana kami mengikuti dapil lama pada tahun 2019. Tentunya dengan adanya perubahan alokasi kursi pada Dapil akan membuat terjadinya kesalahan pada mekanisme kerja partai dalam penunjukan saksi yang akan kami tetapkan,"ujar Zulmara Azmi.

Senada partai Golkar dan PAN,penolakan juga disampaikan Partai PKB, Demokrat dan PDI Perjuangan. Mereka sepakat dan menginginkan validasi data dari Disduk Capil agar mengeluarkan data penambahan jumlah penduduk dari tahun 2019 yang menjadi acuan sebagai dasar alokasi kursi pada dapil.

Selain itu, terkait komplain jumlah penduduk yang ada pada Kecamatan Bathin Solapan mengalami penambahan jumlah penduduk sebesar 50% serta selisih jumlah penduduk antara Dapil Mandau dan Dapil Bengkalis yang menjadi kecurigaan dari pihak partai politik.

Selanjutnya KPU Bengkalis diminta agar membuat berita acara terhadap penolakan dan penerimaan jumlah alokasi kursi dapil anggota DPRD pemilu 2024.