RIAU24.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi pernyataan dari Muhammad Adil selaku Bupati Meranti soal perasaan kecewanya lantaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak menjelaskan rincian pemberian dana bagi hasil (DBH) yang dianggapnya tidak adil.

Diketahui, Muhammad Adil sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah pusat telah banyak mengambil sumber minyak dari Kepulauan Meranti.

Orang nomor satu di Meranti ini juga menyebut Kemenkeu diisi oleh sejumlah iblis dan setan serta mengancam untuk angkat senjata dan bergabung dengan Malaysia.

Pernyataan itu, kata DPR, bisa dianggap sebagai makar. Hal ini disampaikan Ahmad Sahroni selaku Wakil Ketua Komisi III DPR.

Sahroni meminta persoalan yang diperdebatkan itu sebaiknya diselesaikan dengan cara yang lebih beradab, dan melalui adu data secara transparan.

“Dugaan ketidakadilan DBH (dana bagi hasil) yang dipersoalkan Bapak Bupati kan bisa diselesaikan secara lebih sistematis dan beradab. Kemenkeu dan Kementerian ESDM pasti siap untuk transparansi data. Kita jangan terbiasa menduga-duga,” kata Sahroni kepada wartawan, Minggu (11/12/2022) dikutip sindonews.com.