RIAU24.COM - Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia yakni Sung Yong Kim mengkritik isi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) usai disahkan Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI).

Merepon hal tersebut, Teddy Gusnaidi selaku Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Garuda menilai sikap Dubes AS tersebut tidaklah etis.

Teddy mengatakan bahwa ketika ada warga negara Indonesia (WNI) yang tidak setuju dengan pasal di KUHP, maka ada jalur untuk menggugatnya yaitu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Di MK bisa diuji dan diputuskan apakah pasal dalam KUHP itu bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.

“Tapi bagaimana kalau yang tidak setuju Warga Negara Asing? Duta besar Amerika Serikat yang bernama Korea yaitu Sung Yong Kim mengkritik keras pasal dalam KUHP, Kim menyatakan salah satu pasal di KUHP berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia. Tentu pernyataan ini tidak etis, sebagai tamu sebaiknya menghormati aturan main negara ini,” kata Teddy dalam keterangan tertulis, Kamis (8/12/2022).

Teddy juga melanjutkan jika mau dijabarkan, maka bisa jadi banyak aturan di Amerika Serikat yang tidak sesuai dengan prinsip masyarakat Indonesia.