RIAU24.COM - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) DPRD Riau, Markarius Anwar menyebut PKS menolak Pasal 218 dan 240 Kitab Undang-undang Hukum pidanan (KUHP) yang baru disahkan Selasa (6/12/2022) lalu.

Pasal 218 diketahui mengatur khusus setiap warga negara yang menghina presiden dan wakil presiden di muka umum dipidana 3 tahun. 

Menurutnya, penerapan pasal tersebut akan membuat masyarakat takut bersuara. Terlebih pasal ini berpotensi menjadi pasal karet yang multitafsir..

"Alasan penolakan kita ada dua hal. Pertama, terkait adanya pasal yang memungkinkan multi tafsir seperti penghinaan presiden," ujar Markarius di Gedung DPRD Riau, Kamis (8/12/2022)

Iya menyebut, produk hukum tidak seharusnya membatasi kritisme masyarakat terhadap presiden yang dipilih secara demokratis. 

"Jangan sampai ini membungkam kritisime masyarakat. Kalau seperti ini demokrasi kita terancam,bKalau setiap perbedaan pendapat diancam pidana kan berbahaya,"  ujarnya.