RIAU24.COM - Di bawah arahan darurat yang dikeluarkan oleh Gubernur Maryland Larry Hogan pada hari Selasa, penggunaan aplikasi TikTok milik China pada perangkat dan jaringan pemerintah negara bagian dilarang. Partai Republik telah bersikap keras terhadap platform video. Gubernur Dakota Selatan Kristi Noem telah menandatangani perintah eksekutif serupa minggu lalu yang melarang pegawai negeri dan kontraktor memasang atau menggunakan TikTok pada perangkat milik negara. Gubernur Carolina Selatan Henry McMaster pada hari Senin juga meminta badan negara untuk melarang TikTok dari ponsel dan komputer pemerintah negara bagian.

Larangan Hogan mencakup beberapa produk dan platform yang dipengaruhi China dan Rusia karena dia yakin produk dan platform tersebut menghadirkan "tingkat risiko keamanan siber yang tidak dapat diterima bagi negara".

Badan cabang eksekutif Maryland telah diarahkan untuk menghapus produk dari jaringan negara bagian dan mencegah akses. 

Sementara itu, TikTok mengatakan informasi yang salah memicu kekhawatiran yang mendorong larangan negara. 

"Kami kecewa karena banyak lembaga negara, kantor, dan universitas yang menggunakan TikTok untuk membangun komunitas dan terhubung dengan konstituen tidak lagi memiliki akses ke platform kami," kata perusahaan itu pada Selasa.

Arahan Hogan juga mencakup Huawei Technologies, ZTE Corp, WeChat, QQ dan QQ Wallet milik Tencent Holdings, produk Alibaba dan Kaspersky Lab Rusia.

Direktur FBI Chris Wray sebelumnya mengatakan bahwa operasi TikTok di AS menimbulkan masalah keamanan nasional. Risiko pemerintah China memanfaatkan aplikasi berbagi video untuk memengaruhi pengguna atau mengontrol perangkat mereka adalah nyata, katanya.

Beijing juga dapat menggunakan aplikasi populer, yang dimiliki oleh ByteDance, untuk "mengontrol perangkat lunak pada jutaan perangkat", memberikannya kesempatan untuk "mengkompromikan secara teknis" perangkat tersebut, tambah Wray.

Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) pemerintah telah memerintahkan ByteDance pada tahun 2020 untuk mendivestasi TikTok karena kekhawatiran data pengguna AS dapat diteruskan ke Beijing.

CFIUS dan TikTok telah lama berusaha mencapai kesepakatan keamanan nasional untuk melindungi data lebih dari 100 juta pengguna TikTok di AS. Namun, sepertinya kesepakatan tidak akan tercapai sebelum Januari.

Mantan Presiden Donald Trump pada tahun 2020 telah mencoba menghentikan pengguna baru AS untuk mengunduh WeChat dan TikTok, sebuah langkah yang tidak terwujud karena serangkaian pertarungan pengadilan yang kalah.

Presiden Joe Biden pada Juni 2021 mencabut perintah eksekutif Trump yang berupaya melarang pengunduhan dan mengarahkan Departemen Perdagangan untuk melakukan peninjauan terhadap masalah keamanan yang ditimbulkan oleh aplikasi tersebut.

 

***