Tak hanya berkonflik dengan masyarakat, PT DSI pun ternyata tak memiliki Hak Guna Usaha (HGU). PT DSI berkilah hal ini sedang dalam proses pengurusan. 

"Sampai saat ini mereka belum memiliki HGU, tapi mereka mengklaim ini berdasarkan IUP. Sementara HGU-nya katanya sedang diusahakan," ujarnya.

Zulfi menyebut komisi II akan memanggil pihak perusahaan dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tahunan ini yang bahkan menjadi anekdot di pemerintah daerah Siak sebagai Dilema Seluruh Instansi (DSI)

"Kita akan undang perwakilan masyarakat dan pihak PT DSI. Kita tidak akan klaim ini menjadi milik perusahaan atau masyarakat, kita akan cari solusi," ungkap Zulfi. 

Terkait ketiadaan HGU milik PT DSI, Zulfi menyebut akan meneruskan hal ini kepada pemerintah pusat. 

"Regulasi ini akan kita tanyakan ke instansi pusat, kita ingin perusahaan bisa berusaha di tempat kita, masyarakat pun tidak terganggu," tutup Zulfi.