RIAU24.COM - Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, kampanye pemilihan legislatif yang banyak terjadi di daerah seolah-olah tenggelam karena di saat bersamaan isu kampanye lebih berat pada pemilihan presiden (pilpres).

Hal ini diungkapkan oleh Hasyim Asy'ari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Nah oleh karena itu saya kira penting juga dirumuskan. Karena begini untuk kebijakan nasional, kebijakan daerah, baik itu provinsi kabupaten kota harusnya tuh selaras," kata Hasyim pada Minggu, (4/12/2022) dikutip sindonews.com.

Dalam situasi seperti itu, dia meminta partai politik (Parpol) sebagai yang memiliki kewenangan dalam pencalonan dapat berinteraksi dengan masyarakat begitu juga sebaliknya.

"Masyarakat luas dalam waktu tidak terlalu lama kita harapkan berinteraksi dengan partai politik untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang profile, karakter atau kategori misalkan calon presiden seperti apa. Calon anggota DPR RI, provinsi, kabupaten kota, calon daerah seperti apa partai politik," jelasnya.

Kemudian, Hasyim menuturkan bahwa aktor strategis dalam proses politik di Indonesia adalah Parpol. Seperti, pencalonan presiden, anggota legislatif (DPR RI/DPRD), baik di provinsi dan kota.

"Kami berharap partai politik membuka seluas-luasnya dalam konteks pencalonan itu menggunakan mekanisme yang demokratis dan transparan," katanya.

"Itu demokratis dan transparan melibatkan banyak pihak, kemudian siapa atau apa karakter pemimpin yang dicalonkan partai politik itu bukan semata-mata dirumuskan oleh partai politik, tetapi juga berdasarkan masukan-masukan dari beberapa pihak ya," jelasnya.

Diakhir dia mengatakan penting bagi Parpol untuk menyerukan kepada masyarakat berinteraksi aktif sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

(***)