RIAU24.COM -BENGKALIS - Dalam upaya peningkatan lapangan pekerjaan untuk nelayan kecil dan keluarga nelayan Kabupaten Bengkalis, Komisi II menghadiri acara yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis bertempat di Jalan Tanjung Tutur No. 01 Banjar Akte Kelurahan Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Bali, Kamis (24/11) lalu.

Hal ini, dilaksanakan untuk mendukung program unggulan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perikanan melaksanakan koordinasi dan penjajakan kerja sama pemanfaatan tenaga pelatihan SDM pada program pemberdayaan perikanan ke Samudra Maritim Indonesia dalam upaya peningkatan lapangan pekerjaan bagi nelayan kecil dan keluarga nelayan Kabupaten Bengkalis yang mendapat pelatihan SDM perikanan.

Adapun rombongan komisi II DPRD Bengkalis saat itu disambut I Gusti Ngusah Sujandra, SE selaku Direktur Samudra Maritim Indonesia.

Sementara, H. Adri Selaku Ketua Komisi II mengatakan, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk berkoordinasi dan berdiskusi terkait hal-hal yang dilakukan kedepan antara pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT. Samudera Maritim Indonesia (SMI).

"Secara data global penduduk Kabupaten Bengkalis ada sekitar 600.000 jiwa lebih dan dengan luas wilayah sekitar 6.973 meter persegi dan ada 11 kecamatan. Dengan kondisi daerah pengangguran di atas 17.000 orang maka kondisi beban pemerintah daerah cukup berat,"ungkap H Adri, Senin 28 November 2022.

Menurutnya, dengan dilakukannya diskusi dan koordinasi ini merupakan langkah awal untuk pemetaan pelatihan dan lapangan kerja yang terbuka sehingga kedepannya bisa ditindaklanjuti dalam bentuk kerjasama penyaluran tenaga kerja yang mempunyai dasar keahlian dan sertifikasi sehingga setelah melakukan pelatihan para nelayan bisa bekerja dan membuka ruang untuk penyerapan tenaga kerja yang tentunya bisa mengangkat derajat ekonomi keluarga.

Kemudian, Muchlizar selaku Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa dalam hal upaya peningkatan lapangan pekerjaan untuk nelayan kecil dan keluarga nelayan, Dinas Perikanan di dukung oleh komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis dimana program yang diamanatkan ke Dinas Perikanan baik program nasional maupun program unggulan bupati yang menyentuh langsung kepada pemberdayaan perikanan dan nelayan.

"Selama ini program yang dituntut hanya Ouputnya saja, dengan peraturan menteri dalam negeri saat ini program dan kegiatan tersebut harus sampai kepada Outcomenya dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan hal ini perlu ditindaklanjuti dengan memberikan pelatihan kepada nelayan dan harus bisa mencarikan penempatan untuk para nelayan tersebut supaya ilmu yang diberikan dapat bermanfaat baik bagi nelayan dan ekonomi keluarga nelayan,"ujar Muchlizar.

Selanjutnya, Rohman menjelaskan terkait pelatihan-pelatihan dilakukan pada tahap pertama tidak di dasari keahlian tetapi niat dari para peserta pelatihan, karena keadaan di laut dengan di darat berbeda, apabila mereka siap dengan keadaan di laut maka akan diberikan pelatihan dasarnya kemudian selanjutnya diberikan materi.

"Kita hanya mendidik untuk keselamatan di laut dan proses di lautnya karena itu merupakan proses untuk Job Training langsung di lapangan dan sebelum Job Training ke lapangan secara langsung mereka harus memiliki sertifikasi terlebih dahulu dan sertifikasi yang dibuat berlaku untuk seluruh dunia dengan sistem Online sehingga ketika di cek mereka sudah terdaftar dan berlaku untuk 5 tahun dan semua materi yang dipelajari sama baik itu di kapal penangkapan ikan maupun kapal pesiar,"ujar Rohman.

Anggota Komisi II H. Mawardi kembali menuturkan, masyarakat Kabupaten Bengkalis pada saat ini mencari pekerjaan di lingkup pemerintahan sementara kondisi pemerintah daerah saat ini sudah tidak bisa menerima para pencari pekerjaan di bidang pemerintahan yang berupa tenaga honor.

"Dengan adanya diskusi ini harapannya kita sebagai eksekutif Kabupaten Bengkalis bisa membuka lahan untuk putra daerah di bidang perikanan dan tidak hanya bekerja di bidang pemerintahan saja sehingga kedepannya bisa mengurangi angka pengangguran,"pungkas H. Mawardi.