Bahkan sejumlah kader yang melakukan manuver untuk menggolkan capres tertentu diberi sanksi oleh PDIP.

"Hal itu dinilai sudah melanggar kesepakatan di internal PDIP. Selain itu, sebagai presiden Jokowi juga terlalu sering berbicara capres. Sebagai presiden, Jokowi terkesan sudah mengambil peran partai politik, khususnya ketua umum partai," sebutnya.