RIAU24.COM - Jerman akan menarik pasukannya dari misi penjaga perdamaian PBB di Mali pada Mei 2024, kata seorang juru bicara pemerintah, menjadi negara terbaru yang mengumumkan penarikannya dari negara yang dilanda pemberontakan itu.

Pemerintah akan mengusulkan kepada parlemen bahwa komitmen Jerman untuk operasi MINUSMA diperpanjang "pada Mei 2023 untuk terakhir kalinya selama satu tahun, untuk mengakhiri misi ini secara terstruktur setelah 10 tahun," kata juru bicara Steffen Hebestreit dalam sebuah pernyataan di Selasa.

Keputusan tersebut secara khusus mempertimbangkan pemilihan yang direncanakan Mali pada Februari 2024, tambahnya, menyusul pembicaraan antara Kanselir Olaf Scholz dan mitra koalisinya Partai Hijau dan FDP liberal.

Misi militer Jerman di luar negeri memerlukan mandat dari parlemen, yang biasanya diberikan setiap tahun.

Militer Jerman telah berada di Mali sejak 2013, dengan kehadiran hingga 1.400 tentara sebagai bagian dari misi MINUSMA, sebagian besar berbasis di dekat Gao di utara.

Tetapi mereka menghadapi kesulitan yang semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir, berulang kali harus menangguhkan patroli pengintaian setelah ditolak hak terbangnya oleh pemerintah militer.

Ada ketegangan yang meningkat antara misi PBB dan penguasa militer Mali menyusul dugaan kedatangan agen Wagner dari Rusia untuk mendukung pasukan pemerintah.

PBB mengatakan belum menerima pemberitahuan resmi tentang penarikan Jerman, menambahkan MINUSMA dan rakyat Mali membutuhkan dukungan berkelanjutan dari negara lain.

“Misi saat ini menilai dampak penarikan ini pada operasinya dan kami sudah berdiskusi dengan sejumlah negara untuk mengisi kekosongan,” kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq.

Pekan lalu, Inggris dan Pantai Gading mengumumkan mereka menarik diri dari MINUSMA, salah satu operasi terbesar PBB, dan negara lain telah membuat pengumuman serupa dalam beberapa bulan terakhir.

Inggris mengatakan bahwa ketergantungan negara Afrika Barat yang semakin besar pada tentara bayaran Rusia merusak stabilitas. Itu tidak memberikan batas waktu untuk penarikannya.

Prancis tahun ini menarik pasukannya dari bekas jajahan Prancis, yang dikerahkan secara terpisah di bawah misi Barkhane di Sahel. Pasukan tersebut telah membantu memberikan dukungan udara untuk MINUSMA.

Pasukan Jerman terutama terlibat dalam melakukan pengintaian.

Keputusan untuk menarik diri dari misi PBB, dan waktu yang tepat, telah menyebabkan ketegangan dalam koalisi penguasa Jerman, lapor media lokal.

Menteri Pertahanan Christine Lambrecht dari Sosial Demokrat Scholz dan militer telah mendorong penarikan selama berbulan-bulan, dengan alasan penguasa militer Mali menghentikan pasukan Berlin dari menjalankan misi mereka, Der Spiegel melaporkan.

Tetapi menteri luar negeri Annalena Baerbock dari partai Hijau menentang penarikan itu, dengan mengatakan misi itu diperlukan untuk melindungi penduduk sipil negara itu dan akan merusak kedudukan internasional Jerman.

Misi PBB dibentuk pada 2013 untuk membantu menstabilkan negara itu, yang menghadapi kekerasan kelompok bersenjata di utara, yang telah menyebar ke negara-negara tetangga.

Presiden terpilih Mali, Ibrahim Boubacar Keita, digulingkan pada Agustus 2020 oleh para petugas yang marah karena kegagalan untuk menghentikan pemberontakan bersenjata yang telah menewaskan ribuan nyawa dan mengusir ratusan ribu orang dari rumah mereka.

Tahun berikutnya, militer memaksa keluar pemerintahan sipil sementara dan mulai menjalin hubungan yang lebih erat dengan Kremlin.

Dewan Keamanan PBB memperbaharui mandat MINUSMA untuk satu tahun pada tanggal 29 Juni, meskipun pemerintah militer menentang permintaan untuk mengizinkan kebebasan bergerak bagi penyelidik hak asasi dengan misi tersebut.

 

***