Ini Kata Anies Baswedan Soal Politik Identitas
RIAU24.COM - Bakal calon presiden Partai NasDem, Anies Baswedan mengomentari julukan politik identitas yang dijuruskan kepadanya.
Komentarnya, politik identitas merupakan branding yang merupakan disinformasi alias tudingan tanpa bukti dikutip dari krjogja.com, Kamis, 17 November 2022.
Menurutnya, cara menghadapi tuduhan tak mendasar itu dengan memberikan fakta dan mengajak masyarakat melihat pada kenyataan.
Karena disinformasi menurutnya akan selalu ada dan muncul di tengah kontestasi politik Tanah Air.
"Brand yang ditetapkan pada saya adalah politik identitas, jadi itu memang yang terjadi karena itu brand yang sedang ditempelkan pada saya. Saya tidak perlu membantah karena branding itu kuat. Saya ditakdirkan menjadi Gubernur di Jakarta selama lima tahun, setelah tuntas saya tunjukkan tuduhan yang disematkan dulu itu terbukti? Jika terbukti maka tudingan itu sahih, apabila tidak berarti salah, jadi kata-kata dijawab dengan kenyataan bukan dengan kata-kata," sebutnya.
Berbicara mengenai calon pasangannya, Anies mengaku sering ditanya namun belum bisa menjawabnya dan tidak ingin tersandera oleh nama karena memang belum dibahas dan belum jelas koalisinya.
Meskipun seperti itu, dia mempunyai tiga kriteria calon pasangannya kelak yakni berkontribusi pada pemenangan, berkontribusi pada stabilitas dukungan politik dan berkontribusi efektivitas pemerintah.
"Saya tidak bicara soal latar belakang justru latar depannya yaitu yang bersangkutan harus bisa memberikan kontribusi pada pemenangan, lalu berkontribusi terhadap stabilitas dukungan politik. Satu lagi, dia harus berkontribusi efektivitas pemerintah. Saya memiliki tiga kriteria tersebut, kita lihat nanti mana yang dominan," sebutnya.
Jika berbicara masalah ekonomi, mantan orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut menyebut integrasi ekonomi di seluruh Indonesia yang menjadi PR besar.
Menurut Anies, jika ekonomi terintegrasi maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan instrumen nya yaitu konektivitas logistik, konektivitas sistem perbankan dan pemerintah harus mau melakukan intervensi.
"Saya mendorong terwujudnya integrasi ekonomi di Indonesia agar ekonomi bergerak. Itu menjadi PR yang ingin saya selesaikan nantinya. Sebab ketimpangan antar negara makin, sebaliknya ketimpangan dalam negara makin melebar," tandasnya.