RIAU24.COM - Penjabat Perdana Menteri Haiti Ariel Henry telah memecat menteri kehakiman dan dalam negeri negara itu, bersama dengan komisaris pemerintahnya, dalam babak baru pergolakan politik yang berada di bawah bayang-bayang sanksi internasional.

Mantan Menteri Kehakiman Berto Dorce pertama kali memberhentikan Komisaris Pemerintah Jacques Lafontant atas perintah Henry sebelum diberhentikan sendiri beberapa hari kemudian bersama dengan Menteri Dalam Negeri Liszt Simply, menurut dokumen yang diperoleh oleh kantor berita The Associated Press pada hari Senin.

Henry tidak mengatakan mengapa para pejabat itu dicopot, dan juru bicaranya tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Henry telah menjadi menteri dalam negeri Haiti saat masih menjabat sebagai perdana menteri – dia menduduki jabatan terakhir pada Juli 2021 , kurang dari dua minggu setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moise. Emmelie Prophete Milce ditunjuk sebagai menteri kehakiman, yang kelima dalam dua tahun terakhir.

Negara Karibia itu telah menyaksikan kekerasan dan ketidakstabilan yang meningkat ketika geng-geng kriminal yang semakin kuat berjuang untuk mendapatkan kendali dalam kekosongan politik yang diciptakan oleh pembunuhan Moise di Port-au-Prince pada 7 Juli tahun lalu.

Blokade geng selama berminggu-minggu di terminal bensin utama di ibu kota yang dimulai pada bulan September menyebabkan kekurangan air dan listrik, memicu meningkatnya tingkat kelaparan, serta menghambat respons petugas kesehatan setempat terhadap wabah kolera yang mematikan .

Pihak berwenang Haiti mendapatkan kembali kendali atas terminal Varreux awal bulan ini, dan pada hari Sabtu, sorak-sorai bergema di jalan-jalan Port-au-Prince ketika pompa bensin dibuka untuk pertama kalinya dalam dua bulan.

“Ada bensin sekarang! Ada bensin sekarang!” teriak orang-orang sambil membunyikan klakson, dan sepeda motor melintas. “Saya akan menyebut ini hari ketika kehidupan dimulai lagi,” kata Davidson Jean-Pierre, 35, yang memiliki usaha kecil pengecatan rumah.

Pekan lalu, hampir 400 truk berbaris di terminal untuk mengisi tangki mereka dengan bahan bakar saat konvoi polisi bersenjata lengkap mengawal mereka ke pompa bensin di ibu kota dan sekitarnya.

Pengemudi truk tiba setelah aliansi geng G9 yang kuat di Haiti, yang dipimpin oleh mantan perwira polisi Jimmy Cherizier – yang dikenal sebagai “Barbekyu” – mengumumkan bahwa mereka mencabut blokade beberapa hari setelah pertempuran dengan polisi yang berusaha untuk menegaskan kembali kendali atas daerah tersebut.

Pada hari Senin, Kanada mengumumkan sanksi baru terhadap Cherizier di bawah "rezim sanksi" yang disetujui Dewan Keamanan PBB yang menargetkan dia dan anggota geng kriminal lainnya di Haiti bulan lalu.

Pemerintah Kanada mengatakan "memiliki alasan untuk meyakini bahwa individu ini telah terlibat dalam tindakan yang mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas Haiti dan telah merencanakan, mengarahkan, atau melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius".

“Sanksi yang dijatuhkan Kanada dimaksudkan untuk menghentikan aliran dana dan senjata terlarang untuk melemahkan dan melumpuhkan geng kriminal,” katanya dalam sebuah pernyataan .

Kanada dan Amerika Serikat pekan lalu juga memberikan sanksi kepada dua pejabat pemerintah Haiti atas dugaan hubungan mereka dengan geng, karena kedua negara terus mengadakan pembicaraan untuk pembentukan "misi bantuan keamanan internasional non-PBB" di Haiti.

Victoria Nuland, wakil menteri luar negeri AS untuk urusan politik, mengadakan pertemuan virtual pada hari Selasa dengan para pemimpin Komunitas Kanada dan Karibia (CARICOM) "untuk membahas Haiti", kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.

Henry, sang perdana menteri, telah mengimbau masyarakat internasional pada bulan Oktober untuk membentuk “pasukan bersenjata khusus” untuk memadamkan kekerasan – seruan yang didukung oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Tetapi beberapa kelompok masyarakat sipil Haiti telah menolak kemungkinan intervensi asing. Banyak pembela hak juga mempertanyakan legitimasi Henry dan menyalahkannya atas kekacauan politik setelah dia menunda pemilihan presiden dan legislatif tahun lalu tanpa batas waktu.

***