Sementara itu, Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi menyebut, Riau ada 12 kabupaten kota. Kue pembangunan itu juga dibagi ke 12 kabupaten kota. Ia tidak ingin perilaku yang ditunjukkan seorang kepala daerah berdampak kepada masyarakat di kabupaten itu. 

"Kita nanti tidak mau ada dampak buruk kepada kabupaten ketika kepala daerahnya tidak punya etika. Ini kan bukan kali pertama melakukan ini," kata dia. 

Lanjut dia, kalau ada perseteruan pribadi jangan dibawa daerah. Bahkan Ia geram dengan persoalan M Adil yang menjadi sorotan akhir-akhir ini. 

"Saya sampaikan ke banggar coba kita evaluasi, berapa APBD kita ke Meranti. Kalau perlu kita stop dulu. Ini berdampak buruk. Kalau ada dia bagi hasil daerah kita berikan," kata dia. 

"Sepertinya di Riau ini dia berdiri sendiri. Contohnya MTQ tidak ikut, Porprov tidak juga. Beberapa kali, ke kuansing tidak dikirim. Pesan saya etika dinomor satukan," tambah dia.